BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah tegas terhadap 135.938 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang kedapatan menyulap bantuan sosial (bansos) menjadi modal judi online (judol). Alih-alih sembako, rupanya sebagian dana malah terbang ke slot, togel digital, dan meja roulette virtual.
Kepala Dinas Sosial Jawa Barat, Noneng Komara, mengumumkan temuan tersebut hasil dari koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial RI, yang membongkar bahwa Jawa Barat menjadi salah satu “penyumbang terbesar” pemain judol bersubsidi secara nasional.
“Ditemukan ada 135.938 KPM di Jawa Barat yang terindikasi melakukan praktik judi online. Mereka akan dicoret dari daftar penerima bansos untuk Triwulan III,” kata Noneng di Bandung, Selasa (29/7/2025).
Data ini merupakan bagian dari hasil investigasi terhadap 603.999 KPM secara nasional yang terdeteksi melakukan transaksi mencurigakan. Temuan ini pertama kali dilaporkan oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut bahwa dari total tersebut, sebanyak 228.048 KPM sudah tak lagi menerima bansos, dan 375.951 lainnya sedang dievaluasi nasibnya: apakah masih bisa dipercaya atau harus diblokir seperti akun slot habis kalah.
“Kami tidak akan memberikan ruang bagi penerima bansos yang menyalahgunakan bantuan negara untuk hal-hal yang merusak, apalagi ilegal,” ujar Mensos dalam keterangannya, Minggu (27/7/2025).
Jawa Barat sendiri pada Triwulan II 2025 mencatat 3,98 juta KK penerima bansos sembako, 1,65 juta KK penerima Program Keluarga Harapan (PKH), dan 15,12 juta jiwa penerima PBI Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
Sayangnya, di antara angka-angka ini, terselip ratusan ribu yang bermain di dua dunia: satu tangan menerima sembako, satu jari memencet “Spin Now”.
Noneng menegaskan bahwa keluarga yang terbukti “menyulap” bantuan untuk berjudi akan langsung dicoret dan digantikan dengan penerima baru yang benar-benar butuh bukan butuh modal buat “buy free spin”.
“Ini soal moral, bukan sekadar administrasi. Kami ingin bantuan sampai ke tangan yang benar,” tegas Noneng.
Fenomena ini membuat publik bertanya-tanya: apakah kemiskinan struktural kini punya cabang digital? Atau jangan-jangan, bansos kita terlalu cair secara harfiah dan harapan?
Apakah ini bentuk kreativitas rakyat dalam “mengembangkan dana negara”? Atau justru refleksi kegagalan literasi digital dan ekonomi yang terlalu fokus pada bantuan, lupa pada bimbingan?
Yang jelas, negara tak bisa menari sendiri. Setelah bansos dijadikan modal main slot, haruskah ke depan KPM juga dites IQ, literasi keuangan, dan kesanggupan menahan diri dari “rahasia menang slot gacor”?
Dari Program Keluarga Harapan kini muncul fenomena Keluarga Harapan Menang Jackpot. Pemerintah sudah turun tangan, namun pertanyaannya: siapa yang akan mengajari bahwa rezeki itu bukan dari spin, tapi dari kerja keras dan literasi keuangan?.***
