KOTA BEKASI – Hujan ekstrem yang mengguyur Kota Bekasi sejak Januari hingga awal Februari 2026 tak hanya meninggalkan genangan, tapi juga “kawah-kawah mini” di berbagai ruas jalan. Data yang beredar menyebut sekitar 50 persen infrastruktur jalan di Kota Patriot mengalami kerusakan berat. Bukan sekadar mengganggu kenyamanan, kondisi ini bahkan telah memakan korban jiwa.
Di kota yang lalu lintasnya sudah cukup menantang kesabaran, lubang jalan kini menjelma seperti jebakan tak kasat mata: muncul tiba-tiba, dalam, dan siap menguji refleks pengendara. Jika tidak sigap, risiko kecelakaan mengintai.
Situasi ini memantik reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi. Komisi II mendesak pemerintah kota segera bergerak dengan langkah konkret, bukan sekadar respons musiman.
Ketua Komisi II, Latu Har Hari, menilai persoalan jalan berlubang tak bisa lagi ditangani dengan pola lama yang reaktif. Ia secara terbuka mengkritik efektivitas tim “Si Tambal” dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi.
Menurutnya, metode tambal sulam yang selama ini diterapkan cenderung menggunakan material berkualitas rendah. Hasilnya bisa ditebak: baru beberapa pekan diperbaiki, lubang kembali muncul saat hujan deras turun. Seolah-olah aspal dan air hujan punya hubungan yang memang tidak pernah akur.
“Kalau bahan yang digunakan kualitasnya tidak baik, perbaikan hanya bertahan sebentar. Setelah diguyur hujan, rusak lagi. Ini bukan solusi jangka panjang,” tegas Latu, Minggu.
Secara teknis, kerusakan berulang memang bukan misteri. Kombinasi beban kendaraan berat, genangan air akibat drainase buruk, serta pondasi jalan yang tak optimal menjadi resep sempurna lahirnya lubang-lubang baru. Jika penanganannya hanya kosmetik, maka yang diperbaiki hanyalah permukaan, bukan akar masalah.
Sorotan juga diarahkan pada tata kelola anggaran. Pada 2025, penyerapan anggaran infrastruktur disebut mencapai 90 persen. Di atas kertas, angka ini terlihat impresif. Namun di lapangan, jalan rusak tetap mendominasi.
Pertanyaannya sederhana, jika serapan sudah tinggi, mengapa kualitas belum terasa?
Sisa anggaran yang tak terserap dinilai berdampak pada tertundanya pekerjaan prioritas. DPRD mendesak agar proses tender anggaran murni 2026 segera dilakukan pada Februari, agar proyek fisik tak lagi tersendat persoalan administratif.
“Kami minta ada pemetaan strategis. Jangan sampai keterlambatan lelang membuat pekerjaan mundur lagi. Koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat juga penting untuk ruas jalan yang bukan kewenangan kota,” ujar Latu.
Masalah makin kompleks karena tak semua jalan di Bekasi berada di bawah kewenangan pemerintah kota. Sejumlah ruas yang rusak parah ternyata menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi maupun pusat. Sayangnya, lubang tidak peduli soal struktur birokrasi. Ia tetap menganga, siapa pun pemiliknya.
Di sinilah koordinasi lintas instansi diuji. DPRD menilai komunikasi antar pemerintah kerap tersendat di meja administrasi, sementara masyarakat menuntut solusi cepat.
Latu menegaskan bahwa komunikasi langsung maupun melalui dinas terkait harus ditingkatkan. Pemerintah kota, menurutnya, tak boleh sekadar menunggu proses panjang penyerapan anggaran.
“Masyarakat tidak bisa diminta bersabar begitu saja tanpa tindakan nyata. Harus ada tindakan darurat, tapi kualitas pekerjaannya juga harus ditingkatkan,” tegasnya.
Transparansi jadwal perbaikan dinilai penting agar warga tahu kapan solusi benar-benar terealisasi. Kepastian informasi bukan hanya soal pelayanan publik, tapi juga soal keselamatan.
Di tengah lambannya respons struktural, muncul aksi swadaya dari sejumlah anak muda yang memperbaiki jalan berlubang dengan dana pribadi. Aksi ini viral dan menuai simpati luas.
Fenomena ini lebih dari sekadar konten media sosial. Ia adalah alarm keras bahwa publik menginginkan respons yang cepat, nyata, dan permanen. Ketika warga mulai mengerjakan fungsi dasar pemerintah, ada yang perlu dievaluasi secara serius.
DPRD mendorong agar Wali Kota Bekasi merangkul inisiatif tersebut sebagai bentuk partisipasi warga, sekaligus memastikan bahwa perbaikan dilakukan sesuai standar teknis bukan sekadar menutup lubang untuk foto sebelum sesudah.
Komisi II menegaskan akan terus mengevaluasi pengerjaan infrastruktur 2026 bersama Dinas BMSDA dan Disperkimtan. Fokusnya jelas, kualitas, ketahanan terhadap cuaca ekstrem, serta perbaikan sistem drainase.
Karena pada akhirnya, jalan yang baik bukan sekadar hamparan aspal. Ia adalah cermin tata kelola pemerintahan. Jalan aman dan nyaman adalah hak warga, bukan bonus tahunan setelah musim hujan.
Bekasi kini berada di persimpangan: mempertahankan tradisi tambal sulam yang cepat rusak, atau beralih ke solusi permanen berbasis standar teknis dan perencanaan matang.
Jika 50 persen jalan sudah rusak, mungkin yang perlu ditambal bukan hanya aspalnya tetapi juga pola pikir dalam mengelola infrastruktur.***
