JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak bangsa justru mencatat rapor merah. Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap 6.517 orang mengalami keracunan sejak program tersebut diluncurkan pada Januari 2025 hingga akhir September 2025.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan data tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025). Menurutnya, tren kasus keracunan meningkat tajam pada dua bulan terakhir.
“Sejak 6 Januari sampai 31 Juli tercatat 24 kasus. Namun dari 1 Agustus sampai malam tadi jumlahnya melonjak jadi 51 kasus,” ungkap Dadan.
Sebaran Kasus Keracunan
Dari total korban 6.517 orang, mayoritas terjadi di Pulau Jawa. Berikut rinciannya:
- Wilayah I (Sumatera): 1.307 kasus
- Wilayah II (Jawa): 4.147 kasus + 60 kasus tambahan di Garut
- Wilayah III (Indonesia Timur): 1.003 kasus
Artinya, lebih dari separuh kasus keracunan MBG terkonsentrasi di Jawa, wilayah dengan jumlah penerima manfaat terbanyak.
Biang Kerok: SOP Tak Dijalankan
Dadan menegaskan, penyebab utama tingginya kasus adalah pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) di lapangan. Mulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi makanan.
“Seharusnya bahan baku dibeli maksimal H-2, tapi ada yang membeli H-4. Proses memasak dan pengiriman ditetapkan maksimal 6 jam, optimal 4 jam. Namun ditemukan ada yang memasak jam 9 pagi, baru diantar 12 jam kemudian,” jelasnya.
Ia menegaskan, ketidakdisiplinan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengubah makanan bergizi menjadi “bom waktu” bagi penerima manfaat.
Respons Pemerintah
Untuk mencegah kejadian serupa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan setiap SPPG dilengkapi dengan alat rapid test makanan guna memastikan menu yang dimasak aman sebelum diedarkan. Alat ini sudah diterapkan di beberapa SPPG yang dibangun Polri.
Selain itu, BGN juga memberlakukan sejumlah langkah korektif, antara lain:
- Penutupan sementara SPPG bermasalah hingga proses perbaikan tuntas.
- Seleksi ketat penyuplai bahan baku agar standar kualitas terjamin.
- Kewajiban setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).
- Pengadaan alat sterilisasi di seluruh SPPG untuk menjamin kebersihan alat makan.
“SPPG yang terbukti menimbulkan kasus karena tidak patuh SOP kami tutup sementara. Semua harus diperbaiki dulu,” tegas Dadan.
Dengan kasus ribuan keracunan dalam sembilan bulan pertama, DPR mendesak agar BGN memperketat pengawasan dan memberikan sanksi tegas. Program MBG yang menyerap anggaran besar hanya bisa berjalan efektif bila konsistensi di lapangan benar-benar dijaga.
