JAKARTA – Kepala Staf TNI AD (Kasad) Jenderal Andika Perkasa diminta bersikap mengenai proses pembuatan Vaksin Nusantara di RSPAD Jakarta. Hal itu agar tidak memunculkan kegaduhan dan polemik yang berkepanjangan yang bisa meresahkan masyarakat,
“Sikap tegas Kasad diperlukan agar tidak muncul keresahan dan kegaduhan di masyarakat atas polemik Vaksin Nusantara tersebut,”ungkap Neta S Pane, Presideum Ind Police Watch melalui keterangan resminya, Kamis (15/4/2021).
Dikatakan sikap tegas Kasad akan membuat nasib Vaksin Nusantara makin jelas dan publik tidak ragu lagi, meski ada pihak tertentu yang meragukannya. Sikap tegas Kasad ini diperlukan setelah adanya surat Kepala RSPAD Dr. A. Budi Sulistya yang ditujukan ke Kasad dengan tembusan Wakasad, Irjenad, Asintel Kasad, Kapuskesad, Waka RSPAD, dan Kadispenad.
Diketahui Vaksin Nusantara menjadi viral setelah sejumlah tokoh dan anggota DPR datang ke RSPAD, yang katanya untuk diberi vaksin temuan Dr Terawan tsb. Melihat fenomena ini sejumlah kalangan, termasuk BPOM mengkritisinya.
Tak pelak kegaduhan pun muncul. Agar kegaduhan tidak berkembang menjadi keresahan masyarakat, DPR perlu bersikap, mengingat sejumlah anggotanya ikut hadir di RSPAD untuk mendapatkan Vaksin Nusantara. DPR mesti terbuka kepada rakyat, apa sesungguhnya yang terjadi dengan para anggotanya setelah hadir di RSPAD. Sikap terbuka perlu juga disampaikan Kasad mengingat RSPAD di bawah kendali Kasad dan adanya surat dari Kepala RSPAD.
Info yang diperoleh IPW, Surat Kepala RSPAD yang ditujukan ke Kasad itu berisikan empat poin. Yakni;
- Sehubungan dengan info info di medsos berkaitan dengan pemberian Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto perlu kami laporkan bbrp hal sbb:
- Penelitian Fase ke-2 tengah dalam proses penyiapan. Ethical clearance sedang dlm proses pembahasan di Komite Ethic RSPAD Gatot Soebroto.
- Mempedomani juk Bapak KASAD, Sebagai Kepala RSPAD Gatot Soebroto kami sdh menekankan kepada Tim Peneliti untuk mengikuti tahapan penelitian serta strick pada kriteria inklusi & eksklusi penelitian demi validitas penelitian.
- Banyak pejabat publik, anggota DPR dan masyarakat yang meyakini bhw vaksin tsb bagus (padahal masih dlm proses penelitian).
- Apabila ada pejabat publik, politisi dan masyarakat yg akan diambil darahnya besok atau lusa berarti hal tsb baru pengambilan sampel dan bukan pemberian vaksin nusantara. Proses dari pengambikan sampel sampai pemberian sel dendritik rerata 7-8 hari. Sampel yg diambil dan tidak memenuhi kriteria inklusi kami tekankan kepada peneliti untuk tidak dimasukkan dlm sampel penelitian.
- Mohon menjadi maklum dan mohon petunjuk.
Dengan adanya surat Kepala RSPAD dan datangnya sejumlah tokoh ke RSPAD, serta munculnya polemik, Kasad perlu bersikap agar tidak muncul keresahan di masyarakat dan keyakinan publik pada Vaksin Nusantara temuan dokter perwira TNI AD itu makin solid.
Sementara itu Peneliti utama vaksin Nusantara, Jonny menjelaskan, darah ‘calon’ penerima vaksin Nusantara yang diambil kemarin dan hari ini akan didiamkan selama 5 hari.
Setelah itu, sel darah putih dari darah yang diambil akan dikenakan dengan protein S (Spike) sebagaimana yang ada pada virus, dalam proses selama 2 hari. Setelah itu, darah yang telah diolah ini akan disuntikkan kembali ke penerima vaksin.
“Vaksin ini menyediakan vaksin seluler untuk tubuh kita. Jadi itulah kelebihan dari vaksin ini. Kenapa? Karena vaksin ini berasal dari tubuh kita sendiri. Pembuatannya kita sudah biasa di sini,” bebernya saat ditemui di Jakarta, Rabu (14/4/2021).
Melihat prosedur vaksinasinya tak sesingkat suntikan vaksin COVID-19 lainnya, Jonny menyebut, pihaknya akan melakukan evaluasi lebih dulu sebelum vaksin dipersiapkan untuk masyarakat luas.
Di samping itu ia optimistis, vaksin garapannya dapat diperuntukkan pengidap penyakit komorbid.
“Tentunya kita bisa meminimalisasi reaksi alergi. Kemudian untuk penyakit-penyakit yang selama ini tidak bisa diberikan vaksin yang lain, itu kita ingin bisa berikan. Karena apa? Karena ini sel tubuh kita sendiri,” terangnya lebih lanjut.
(RED)
