Scroll untuk baca artikel
Lampung

Dosen Ilmu Pemerintah Unila Dorong DPRD Lampung Interplasi Terkait Penanganan Covid-19

×

Dosen Ilmu Pemerintah Unila Dorong DPRD Lampung Interplasi Terkait Penanganan Covid-19

Sebarkan artikel ini

LAMPUNG – Angka kematian dan tingginya sebaran Covid-19 di Lampung masih belum berubah. Hingga kemarin wilayah Sang Bumi Ruwa Jurai itu masih masuk 6 rata-rata angka kematian tertinggi di Indonesia.

Hal itu membuat Dosen Ilmu Pemerintahan Unila Budi Kurniawan angkat bicara dengan mengatakan sepatutnya DPRD Lampung menggunakan hak interpelasinya untuk meminta keterangan kepada pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengenai penanganan covid-19.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

“Harusnya sih mengajukan hak interpelasi, tapi sepertinya anggota DPRD tidak peduli. Padahal ini adalah masalah yang urgent dan mendesak, masyarakat sudah khawatir sekali,” ujar Budi Kurniawan, Sabtu (14/8).

BACA JUGA :  Serentak, Fraksi PAN Lamsel Bagi Handsanitizer dan Masker

Pasalnya penanganan Covid-19 di Lampung menurutnya sangat mengkhawatirkan. Terutama presentase kematian pasien Covid-19 nya menempati posisi tertinggi nasional dengan angka mencapai 7,1 persen.

Juga persentase vaksinasi berada di urutan paling bawah dari seluruh daerah di Indonesia. Di mana vaksinasi dosis pertama per tanggal 5 Agustus 2021 baru mencapai 9,5 persen atau mencakup 666.791 jiwa dari target 6.645.226 jiwa sasaran.

Menurut Budi, hak interpelasi untuk meminta penjelasan mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat adalah hal yang wajar demi kepentingan masyarakat.

BACA JUGA :  AKP Rihamuddin Resmi Jabat Kasat Narkoba Polres Pesawaran, Sekampung Udik Lepas dengan Haru dan Kebanggaan

“Interpelasi adalah hal yang biasa, di negara demokrasi kita butuh keseimbangan, tapi interpelasi dalam benak politikus ini larinya ke impeachment pemberhentian,” kata dia, melansir dari RMOL Lampung.

“Padahal kan enggak, itu hal yang biasa, toh untuk memberhentikan gubernur bukan hal yang mudah, masa hanya karena interpelasi terus mundur? Kan tidak,” tambahnya.

Menurutnya, jika interpelasi ini dihubungkan ke politik, ya wajar saja, pasalnya DPRD memang lembaga politik. Tinggal tujuannya saja, berorientasi pada rakyat atau kepada kekuasaan.

BACA JUGA :  Kawanan Gajah Liar TNBBS Serang Areal Peladangan Petani di Pesibar

“Mungkin mereka hanya gak mau ribut, sudah senang dengan posisi yang ada, udah enak dan nyaman, tapi rakyat kan tidak nyaman. Jadi susah nyari kerja, susah nyari duit, mereka kan gak mikir ke situ,” ujarnya.

Ia meminta DPRD serius mengawasi kinerja pemerintah provinsi dalam penanganan pandemi Covid-19 di Lampung agar bisa lebih baik, tren kematian menurun, testing dan tracing dimaksimalkan dan vaksinasi dipercepat