LAMPUNG – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mendapat dukungan agar tetap istiqomah bekerja secara profesional dalam menyajikan data riil. Ajakan tersebut disampaikan langsung oleh Pengamat pembangunan dan kebijakan publik Nizwar Affandi
Ia mengajak masyarakat Lampung untuk memberikan dukungan kepada BPS tetap berpegang pada data sesuai hasil di lapangan. Hal itu didasari atas kekhawatirannya dengan kemarahan atau ketidaksukaan Gubernur maupun kepala daerah lainnya di Lampung terkait data-data statistik Lampung.
Ia meminta BPS tetap menyajikan data seperti pada tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana yang masih dilakukan oleh BPS Provinsi lainnya.
“Saya khawatir mereka mulai merasa ketakutan sehingga lebih memilih model penyajian data yang relatif paling aman tidak terlalu membuat Gubernur Lampung tidak berkenan,” ujarnya, Jumat (19/11).
Jika benar, pilihan sikap itu tentu merugikan hak publik untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan gamblang.
Affan menjelaskan, biasanya selama puluhan tahun, publikasi data BPS di daerah selalu dilakukan di hari dan tanggal yang sama dengan publikasi data BPS Pusat.
“Tetapi sudah 4 hari ini BPS Lampung belum juga merilis publikasi data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbaru, padahal BPS Pusat dan BPS provinsi lainnya di Indonesia telah merilisnya tanggal 15 November yang lalu,” kata dia.
Memang, lanjut Affan, capaian IPM Lampung pada data itu tetap berada dalam kategori “sedang”. Sudah tiga tahun berturut-turut menjadi satu-satunya provinsi di Sumatera yang masih tertinggal di kategori sedang sementara 9 provinsi lainnya sudah masuk kategori “tinggi”.
Selain itu, Penyajian data Nilai Tukar Petani (NTP) dan Pertumbuhan Ekonomi juga hendaknya kembali seperti sebelumnya di masa Gubernur Ridho dan Gubernur Sjachroedin, ditampilkan kembali infografis posisi Lampung di antara provinsi lainnya di Sumatera.
“Infografis seperti itu sudah tidak ada lagi sejak dua tahun terakhir. Bisa jadi karena saking khawatirnya akan membuat Gubernur tidak berkenan kalau ditampilkan,” lanjutnya.
Pasalnya, NTP dan Pertumbuhan Ekonomi Lampung dua tahun belakangan ini jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Sumatera berada di posisi 9-10 dan di bawah rata-rata regional.
Menurut Affan, BPS Lampung mestinya jangan takut, mereka lembaga pemerintah non kementerian yang dibentuk berdasarkan konstitusi dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
“Jangan korbankan hak publik mendapatkan informasi hanya karena ada ancaman kepala BPS provinsinya akan “dipindahkan”. Ekspresi sikap “abuse of power” seperti itu tidak boleh diberi ruang untuk tumbuh dan berkembang di Bumi Lampung,” pungkasnya.
