WAWAINEWS – Tokoh muda NU, Abdul Hamid Rahayaan menjelangkan lima hari pelaksanaan Muktamar ke-34 NU, mengingatkan kepada calon ketua umum (ketum) PBNU dan tim sukses agar memberikan keteladanan dalam berdemokrasi dengan lebih mengutamakan kejujuran.
“Hal itu untuk menjaga marwah dan citra serta nama baik NU,” ujar Abdul Hamid di Jakarta, menuju lima hari pelaksanaan Mukatamar ke-34 NU di Lampung, Sabtu (18/12/2021).
Ia mengusulkan kepada Mejelis Tahkim sebagai mejelis etik sekaligus mejelis yang diberi wewenang oleh PBNU untuk menengahi sengketa pada Muktamar NU yang Ke-34 di provinsi Lampung agar meminta PPATK dan KPK membuka data transaksi keuangan ketiga kandidat calon Ketua Umum PBNU yakni KH. Said Aqil Siroj, Gus Yahya dan KH As’ad Said Ali.
Hal itu untuk menjaga marwah dan transparansi, ia selama satu tahun terakhir untuk mengetahui sumber dana yang digunakan untuk kepentingan sosialisasi dan konsolidasi pencalonan masing-masing sebagai calon Ketua Umum PBNU.
“Apabila terbukti ada transaksi yang mencurigakan dan terbukti, bersangkutan wajib didiskualifikasi dari calon Ketua Umum PBNU, karena telah melanggar kode etik,” ungkapnya.
Menurutnya, masyarakat patut menduga soal adanya aliran dana ketiga kandidat mengingat antara pendapatan mereka dengan anggaran yang dikeluarkan untuk pembiayaan selama menjadi calon Ketua Umum PBNU tidak berbanding lurus.
“Dikhawatirkan jangan sampai NU digadaikan untuk kepentingan tertentu dengan maksud mendapatkan bantuan dana dari pihak-pihak yang tidak jelas yang menyebabkan NU dikendalikan para pemodal,” tegas Abdul Hamid.
“Sebagai warga Nahdiyin untuk terus menjaga NU dari berbagai pengaruh yang dapat merusak citra dan masa depan perjalanan NU di nusantara maupun di manca negara,” sambungnya.
Ia berharap, kepada mejelis Tahkim agar bersikap tegas dan menjadi contoh, sehingga kedepan calon Ketua Umum PBNU tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.
“Saya juga ingatkan kepada pimpinan wilayah dan pimpinan cabang NU seluruh Indonesia serta seluruh peserta Muktamar NU yang Ke-34 agar tidak memilih Ketua Umum PBNU hanya karena ada tekanan dari pihak-pihak tertentu,” harap Abdul Hamid.
Ia juga menekankan pegawai di kementerian agama yang kebetulan menjabat sebagai Ketua Cabang atau Ketua Wilayah NU untuk tidak perlu takut terhadap berbagai tekanan yang ada untuk harus memilih Gus Yahya sebagai calon Ketua Umum PBNU, karena alasan sang adik menjabat Menteri Agama.
“Maka saya minta kepada bapak Presiden Jokowi agar mengambil sikap tegas karena diduga institusi negara telah dieksploitasi untuk kepentingan politik yang dapat merusak citra presiden selaku kepala pemerintahan,” pungkas Abdul Hamid
