WAWAINEWS – Ketua DPRD Kota Bekasi, H.Chairoman J. Putro di Kelurahan Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati, tepatnya di Jalan Kodau Gang Sunin No.20 Rt.05/03 dipenuhi para ibu – ibu terutama kader Posyandu, Jumat (11/2/2022).
Edukasi masyarakat menjadi upaya menuju terselenggaranya aktivitas pembangunan jadi tema dalam reses perdana oleh Ketua DPRD Kota Bekasi Chairoman J Putro.
Menjaring aspirasi warga untuk penyusunan rencana APBD 2023 di wilayah Jatiwarna, terutama di Jalan Kodau, warga lebih banyak mempertanyakan soal masih minimnya anggaran posyandu yang nilainya saat ini kurang lebih 4,9 juta dalam setahun dirasakan para kader Posyandu kurang memadai.
” Banyak biaya pembinaan dan operasional untuk kegiatan posyandu yang perlu diperhatikan lagi oleh pemerintah agar peranan dan kegiatan Posyandu lebih maksimal menyentuh kebutuhan warga,” terang warga.
Untuk itu perwakilan warga yang hadir di acara reses Chairoman yang akrab disapa Bang Choi, meminta agar anggaran Posyandu diperbesar dan pencairannya pun tidak selalu telat.
Menjawab keluhan dan usulan warga tersebut, Bang Choi mengakui besarnya peran Posyandu bagi pembinaan kesehatan, meningkatkan tumbuh kembang balita serta gizi bagi para balita.
“Kami akan berupaya mendorong agar peranan Posyandu bisa lebih maksimal melalui peningkatan biaya operasionalnya agar Posyandu meningkat kualitas pelayanannya terutama untuk perkembangan gizi balita jangan sampai terjadi kekurangan gizi Krn posyandu merupakan sarana kesehatan terdepan dalam menghadapi kondisi langsung kesehatan dan gizi balita di masyarakat,” jelas Chairoman yang akrab disapa Bang Choi itu.
Terkait keinginan warga agar segera terealisasinya anggaran pembangunan yang dibutuhkan warga, Bang Choi mengatakan memang saat ini ada kesenjangan antara keinginan warga dengan kondisi kemampuan keuangan Pemerintah Kota Bekasi.
“Protap Pemkot memprioritaskan hajat hidup masyarakat yang marjinal,” ujarnya.
Sementara untuk insentif di tahun 2022 belum dibahas karena memang nilainya untuk Kota Bekasi lebih besar. Sementara tupoksi DPRD salah satunya mendorong dan mengupayakan adanya Biaya Operasional (BOP) untuk mengatasinya.(Rommo Kosasi)
