Scroll untuk baca artikel
Zona Bekasi

Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Pelayanan Publik di Desa Wilayah Jabar

×

Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Pelayanan Publik di Desa Wilayah Jabar

Sebarkan artikel ini
Rapat Koordinasi Gawe Rancage Pak Kades Jeung Pak Lurah di Bale Asri Pusdai, Kota Bandung, Senin (28/4/2025).
Rapat Koordinasi Gawe Rancage Pak Kades Jeung Pak Lurah di Bale Asri Pusdai, Kota Bandung, Senin (28/4/2025).

BANDUNG – Pembangunan infrastruktur di wilayah perdesaan menjadi hal penting dalam mempercepat pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah Jawa Barat.

Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai melakukan Rapat Koordinasi Gawe Rancage Pak Kades Jeung Pak Lurah di Bale Asri Pusdai, Kota Bandung, Senin (28/4/2025).

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

Dalam rakor tersebut hadir Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN serta Kepala Badan Gizi Nasional.

Selain itu juga hadir Bupati/Wali Kota dan Kepala Desa/Lurah dari 27 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

Melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah sampai tingkat desa/kelurahan, Gubernur Dedi Mulyadi berharap dapat menghadirkan solusi bagi masyarakat dalam merealisasikan peningkatan kesehatan, penanganan sampah yang lebih baik hingga ketahanan pangan.  

BACA JUGA :  Pelaku Pemotongan Bantuan Sopir Angkot Tetap Diproses, Meski Dana Sudah Dikembalikan

“Kita membuat komitmen-komitmen, melakukan percepatan terhadap apa yang menjadi kebutuhan publik di Jawa Barat,” sebut KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi.

Menurutnya, wilayah perdesaan menjadi titik sentral di Jawa Barat. Maka dari itu, infrastruktur penunjang untuk melayani warga harus segera diperbaiki.

“Ada infrastruktur peningkatan kesehatan masyarakat, penanganan stunting, pencegahan kematian ibu hamil, pencegahan ibu hamil meninggal ketika melahirkan, dan pencegahan balita meninggal karena proses sedang dilahirkan. Kemudian peningkatan ketahanan pangan, koperasi desa, dan sekolah rakyat,” paparnya.

Ia berharap melalui kolaborasi kolektif antara pemerintah pusat dan daerah bisa mengintegrasikan pelayanan yang lebih baik dan bermanfaat bagi warga.

“Itu yang menjadi sesuatu hari ini, terintegrasi antara pemerintah pusat sampai tingkat RT,” tandas KDM.

BACA JUGA :  Sah, Nur Amin Gasak Tipis Incumbent

Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe bersama Sekretaris TP PKK Wuri Handayani hadiri Rakor Gawe Rancange, Pak Kades Jeung Pak Lurah Jabar.

Untuk menindaklanjuti arahan Gubernur, Pemerintah Kota Bekasi memiliki langkah- langkah strategis dalam melaksanakan hasil dari rakor tersebut, disamping itu memiliki tujuan yang sama untuk pembangunan yang berkelanjutan.

“Tentu kita tindak lanjuti hasil dari rakor bersama pa Gub. Kota Bekasi memiliki langkah strategis dalam melaksanakan arahan hasil rakor, memiliki tujuan yang sama untuk pembangunan yang berkelanjutan,”,” jelas Wawali Abdul Harris Bobihoe.

Adanya upaya dan kerjasama baik antar lintas sektor dalam menurunkan angka kemiskinan, menyiapkan langkah konkret.

Terkait stunting, langkah konkret mempersiapkan generasi yang tangguh, langkah pemenuhan pelayanan kesehatan dari sejak kehamilan hingga melahirkan dan tumbuh kembang anak, terus konsisten berupaya menurunkan angka stunting di tiap wilayah.

BACA JUGA :  Fraksi PAN Ultimatum Tri Adhianto: Hentikan Program Populis Tanpa Dasar Hukum?

Menciptakan iklim yang lebih baik dengan pengelolaan sampah yang cerdas, menjadi energi terbarukan dan ramah terhadap lingkungan.

Rapat koordinasi turut dihadiri oleh seluruh Camat dan lurah se Jawa Barat, kegiatan tersebut dalam rangka memperkuat sinergi antar daerah dan menyusun strategi efektif serta mendorong peran aktif Camat dan Lurah guna mencapai target.***