TANGGAMUS – Lidah lebih tajam dari pedang, mungkin bisa dilekatkan ke Politisi PPP Tanggamus Irsi Jaya, pasalnya karena pernyataannya dalam kunjungan kerja ke BKPSDM viral terkait keberadaan TKS atau honorer menyulut protes rekan honor R2 dan R3.
Buntutnya memicu rencana aksi dari Forum honorer R2 dan R3, yang bakal menggeruduk gedung DPRD Kabupaten Tanggamus menuntut klarifikasi terbuka dan permintaan maaf dari Irsi Jaya anggota Komisi 3 DPRD setempat.
“Kami akan menggelar aksi damai bentuk protes dan penegasan bahwa kami punya harga diri. Kami minta yang bersangkutan hadir menemui kami, memberikan klarifikasi, dan meminta maaf secara terbuka,”ungkap Wakil Ketua Forum Honorer R2 dan R3 Tanggamus, Budi Wibowo, pada Jumat 16 Mei 2025.
Aksi tersebut buntut dari pernyataan viral Politisi PPP Irsi Jaya dalam kunjungan kerja Komisi III DPRD Tanggamus ke BKPSDM Lampung terkait keberadaan tenaga kerja sukarela (TKS) menyulut kemarahan forum honorer R2 dan R3.
Diketahui kunjungan kerja kerja Komisi III DPRD Tanggamus ke BKPSDM Provinsi Lampung, terkait pengawasan kinerja pegawai ASN dan honorer viral di media sosial karena dinilai melecehkan perjuangan para honorer.
Video berdurasi empat menit lebih sempat beredar di media sosial itu, Irsi Jaya sebagai anggota Komisi III DPRD Tanggamus, mempertanyakan kedisiplinan serta efektivitas keberadaan tenaga honorer di lingkungan Pemkab Tanggamus.
Irsi Jaya dalam diskusi tersebut menyampaikan ke BKPSDM Lampung jika pengeluaran daerah Tanggamus untuk honorer sangat besar. Namun tegasnya pengeluaran yang fantastis tidak sebanding dengan kinerja yang ditunjukkan.
Ungkapan tersebut membuat ketersinggungan para tenaga honorer hingga mendapat respon keras dari Wakil Ketua Forum Honorer R2 dan R3 Tanggamus, Budi Wibowo, mengaku kecewa.
Budi menegaskan bahwa pernyataan Irsi Jaya telah melukai perasaan ribuan honorer yang tengah berjuang keras untuk diangkat sebagai PPPK.
Ia menolak keras, anggapan seolah honorer di Tanggamus selama ini seolah-olah makan gaji buta, tidak disiplin, dan hanya jadi beban keuangan daerah.
“Padahal, kami justru terus bekerja dengan dedikasi di tengah ketidakpastian status,” tegas Budi.
Menurutnya. kunjungan kerja Komisi III semestinya membawa solusi, bukan malah menambah tekanan. Apalagi, isu yang dibahas lebih menyoroti sisi pengawasan dan sanksi terhadap honorer, bukan soal peningkatan kesejahteraan atau kepastian status kepegawaian.
Dalam video yang sempat beredar saat kunjungan kerja ke BKPSDM Lampung, untuk berkonsultasi tersebut, Irsi Jaya menyampaikan pertanyaan dengan kata pembuka bahwa mereka dari DPR ini tidak ada kedisiplinannya, ini contoh datang terlambat semua.
“Tapi kalau ASN, kedisiplinan itu penting. Yang ingin saya tanyakan, apa langkah konkrit BKD dalam menyikapi honorer yang menerima gaji, tapi kami sendiri tidak tahu siapa orangnya, tidak pernah kelihatan, tidak masuk kerja, tapi di gaji jutaan. Ini jelas bocor, cor bocor bener,” ujarnya dalam video tersebut.
Pernyataan tersebut membuat geram para honorer di Tanggamus yang merasa terus berjuang dalam bayang-bayang ketidakjelasan status dan masa depan pekerjaan mereka.
Sementara, Irsi Jaya Anggota Komisi III DPRD Tanggamus, sebagaimana dikutip wawai news, membantah anggapan forum honorer dengan mengatakan tidak bermaksud untuk menyudutkan honorer di Tanggamus.
Menurutnya Politisi PPP ini, tujuan diadakannya kunjungan kerja tersebut supaya Komisi III, dapat lebih baik dalam menjalankan fungsinya dalam peran pengawasan.
Dikatakan bahwa kunjungan kerja ke BKPSDM Lampung, untuk belajar kepada mereka terkait pengawasan kinerja pegawai ASN dan honorer.
“Tujuannya supaya kinerja pegawai Pemkab Tanggamus, dapat lebih baik kedepan,” katanya.
Diterangkan Irsi, dalam kunjungan kerja itu, anggota komisi III meminta pembelajaran dari BKPSDM Lampung, mengenai tata cara menangani pegawai ASN dan honorer yang malas ngantor.
Disana, pihaknya banyak mendapat masukan terkait penanganan dalam mengatasi persoalan tersebut.
Ia menegaskan bahwa selama ini banyak namanya tercatat sebagai pegawai honorer tapi jarang masuk kantor. Maka, kami bertanya kepada BKPSDM, bagaimana tindakan yang harus dilakukan dalam penanganannya.
”Jadi, tidak ada kalau kami mau menghapus honorer, ataupun memojokkan dan sebagainya kepada honorer. Kami hanya ingin agar pegawai pemkab lebih disiplin,” tambahnya meminta jangan diambil separoh pernyataannya itu.
Irsi menegaskan, DPRD Tanggamus berkomitmen untuk mendukung penuh Pemkab Tanggamus, dalam upaya memperbaiki kedisiplinan pegawai. Hal tersebut selaras dengan visi Bupati Tanggamus Moh. Saleh Asnawi, yaitu Budaya Kerja Jalan Lurus.***
