JAKARTA – Setelah menuai protes membengkak tagihan listrik usai program diskon dari PLN berakhir awal tahun lalu, kini pemerintah mengumumkan memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen selama bulan Juni dan Juli 2025.
Hal tersebut dissampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan insentif ini menyasar sekitar 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA sebagai bagian dari program stimulus ekonomi nasional.
Disampaikannya, bahwa stimulus diskon tarif PLN untuk warga tersebut diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal II.
“Jadi momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program. Nah, ini beberapa program yang disiapkan tentunya untuk mendorong pertumbuhan melalui apa yang bisa ditingkatkan melalui konsumsi,” kata Menteri Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi, Sabtu (24/5/2025).
Selain diskon tarif listrik, Pemerintah juga menyiapkan lima stimulus lain, yakni pertama diskon transportasi umum yang mencakup diskon tiket kereta api, diskon tiket pesawat, serta diskon tarif angkutan laut selama masa libur sekolah.
Kedua, Pemerintah akan memberikan potongan tarif tol dengan target sekitar 110 juta pengendara dan berlaku pada Juni-Juli 2025.
Ketiga, Pemerintah juga menambah alokasi bantuan sosial berupa kartu sembako dan bantuan pangan dengan target 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk bulan Juni-Juli 2025.
Keempat, penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta atau UMP, serta guru honorer.
Kemudian stimulus kelima, Pemerintah bakal memperpanjang program diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pekerja di sektor padat karya.
Sejumlah stimulus tersebut tengah difinalisasi dan direncanakan akan diluncurkan pada 5 Juni. Airlangga berharap insentif yang diberikan akan mampu mendongkrak konsumsi masyarakat.
PLN Lindungi Rakyat atau Rampok
Diketahui sebelumnya warga menjering akibat tagihan listrik membengkak usai program diskon dari PLN berakhir. Banyak pelanggan mengaku tagihannya melonjak hingga 30-50 persen, padahal pemakaian listrik mereka tetap sama.
Situasi ini membuat suasana memanas di gedung DPR RI pada saatRapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Kamis (22/5/2025) di Kompleks Parlemen, Senayan, anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Aimah Nurul Anam, secara blak-blakan menyindir PLN.
Ia mempertanyakan apakah PLN benar-benar berfungsi untuk melindungi rakyat, atau justru sedang “merampok” lewat tagihan listrik yang melesat tinggi.
“Setelah diskon selesai, rakyat kita jantungan. Listrik naiknya luar biasa, 30-50 persen. Saya jadi mikir, PLN ini melindungi atau merampok rakyat?” tegas Mufti.
Sejak diskon listrik untuk pelanggan di bawah 2.200 VA resmi dihentikan pada Februari 2025, banyak pelanggan mengeluhkan tagihan bulan Maret melonjak drastis.
Beberapa komentar di Instagram resmi PLN, @pln_id, menyuarakan keresahan yang sama terkait tagihan tiba-tiba dobel padahal pemakaian sama. “PLN ini semaunya sendiri, ya?” tulis mereka.
“Lonjakan kWh nggak masuk akal!” keluh akun @saega.
Namun pihak PLN punya jawaban sendiri. Menurut Vice President Komunikasi Korporat PLN, Grahita Muhammad, lonjakan tagihan bisa jadi karena pola pemakaian yang meningkat—sebuah pernyataan yang dianggap tak menjawab inti kegelisahan warga.
Mufti menilai PLN seharusnya lebih jujur dan transparan. “Kalau memang naik, sampaikan. Jangan terus berkelit. Rakyat kami Rp 1.000 saja sulit, jangan tambah beban mereka dengan ketidakjelasan seperti ini,” katanya.***
