KOTA BEKASI – Sekelompok warga yang menamakan diri Perisai Pusat Indonesia (PPI) Bekasi Raya menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Bekasi, pada Kamis (26/6/2025).
Aksi tersebut terkait, Satuan Pengawasan Internal (SPI) RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid yang diduga tidak netral alias “beraroma politik.” dalam seleksinya.
Dalam orasi lantangnya, massa PPI menuding SPI RSUD Kota Bekasi tak ubahnya seperti “satuan pengawas rasa partai politik.” Mereka mendesak Direktur Utama RSUD untuk segera mencabut Surat Keputusan (SK) pengangkatan anggota SPI yang ditengarai terafiliasi dengan partai.
Tak berhenti di situ, massa juga menyodorkan bola panas ke Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, yang disebut sebagai “pemilik saham utama” RSUD.
Mereka mendesak agar dilakukan evaluasi total dan perekrutan ulang SPI agar lembaga pengawas rumah sakit tak menjadi “posko pemenangan terselubung.”
“Jika benar ada unsur parpol di dalam SPI, lalu siapa yang mengawasi pengawasnya?” celetuk salah satu orator, menyinggung dugaan tumpang tindih fungsi dan kepentingan di tubuh RSUD.
Massa akhirnya ditemui oleh anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKB, Ahmadi Madong. Kepada awak media, Ahmadi mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti desakan massa melalui rapat internal.
“Tuntutannya jelas: cabut SK SPI dan dorong hak angket. Tapi kita akan proses sesuai aturan. Tak bisa main asal copot,” ujarnya, sambil menegaskan bahwa DPRD akan mendalami persoalan ini dari berbagai sisi.
Ahmadi juga melempar sinyal bahwa Komisi IV akan memanggil pihak RSUD untuk dimintai klarifikasi. “Kita tidak bisa mengambil langkah reaktif. Harus komprehensif. Kita ingin tahu, betul enggak ada pelanggaran regulasi,” ucapnya diplomatis.
Meski begitu, desakan penggunaan hak angket menjadi titik sorot utama. Bila DPRD mengamini hal tersebut, maka ini bisa menjadi badai politik lokal yang membongkar praktek-praktek nepotisme terselubung di institusi pelayanan publik.
Sementara publik menanti langkah konkret, pertanyaan krusial pun menggantung: Jika pengawasnya tak netral, apa kabar transparansi dan layanan di rumah sakit kebanggaan Kota Bekasi itu?.***