JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menggelar pertemuan strategis di Balai Kota Jakarta, untuk membahas kelanjutan sejumlah kerja sama antarwilayah, Selasa (8/7/2025).
Fokus utama pertemuan ini adalah perpanjangan pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang yang akan berakhir pada 2026.
“Kami sepakat untuk segera menyelesaikan perpanjangan kerja sama Bantar Gebang. Ini penting karena TPST itu menyangkut hajat hidup dua daerah sekaligus,” kata Pramono kepada awak media usai pertemuan.
Perpanjangan kerja sama akan berlaku selama lima tahun ke depan, yakni hingga tahun 2031.
Pramono menegaskan bahwa TPST Bantar Gebang masih sangat krusial bagi pengelolaan sampah warga Jakarta.
“Kerja sama harus diperpanjang karena masa operasionalnya habis di tahun 2026. Kita tidak boleh kehilangan waktu untuk memastikan kelangsungannya,” ujarnya.
Selain urusan sampah, kerja sama lintas wilayah ini juga mencakup sejumlah sektor infrastruktur dan layanan publik.
Pramono mengungkapkan bahwa Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi juga sepakat memperkuat sinergi di bidang transportasi dan utilitas.
“Contohnya pembangunan park and ride, flyover, serta konektivitas antarwilayah. Semua dibahas lebih lanjut, termasuk kontribusi konkret Jakarta kepada Bekasi,” ucap Pramono.
Untuk itu, kedua pemerintah daerah telah membentuk tim teknis bersama untuk menindaklanjuti kerja sama lintas sektor tersebut.
Kerja sama juga diperluas ke sektor air bersih, di mana Jakarta akan mendistribusikan pasokan air ke Bekasi melalui kolaborasi antara PAM Jaya dan Tirta Patriot.
“Saya sudah menyetujui kerja sama PDAM. Jakarta memiliki kapasitas produksi air lebih, dan sebagian akan disalurkan ke Bekasi melalui skema teknis oleh PAM Jaya dan Tirta Patriot. Pak Wali Kota juga sudah menyepakatinya,” imbuh Pramono.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan bahwa isu sampah hanyalah satu dari sekian banyak persoalan wilayahnya yang perlu dukungan lintas daerah.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antarpemerintah daerah dalam hal infrastruktur, lalu lintas, dan lingkungan.
“Bukan cuma soal sampah Bantar Gebang, tetapi juga mobilisasi kendaraan, kemacetan, dan infrastruktur pendukung. Ini harus ditangani bersama, termasuk pembagian tanggung jawab dengan Pemprov Jawa Barat,” ujar Tri.
Pertemuan dua kepala daerah ini menandai komitmen kuat dalam membangun hubungan yang lebih strategis antara Jakarta dan Bekasi, menyentuh isu vital seperti sampah, air bersih, dan mobilitas warga. Langkah ini diharapkan dapat menjawab tantangan kawasan metropolitan Jabodetabek yang kian kompleks.(ADV)***
