JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus memperkuat landasan kebijakan pembangunan berbasis data. Dalam pertemuan strategis yang digelar di Kantor BPS RI, Jakarta, Selasa (8/7/2025), Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Herman Suryatman bersama jajaran lintas OPD menjajaki kolaborasi dengan Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi.
Pertemuan tersebut fokus pada percepatan pemutakhiran, pemanfaatan, dan pembaruan data statistik melalui integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) ke dalam perencanaan kebijakan di Jawa Barat.
“Hari ini hari yang spesial. Kami tidak hanya rapat, tapi langsung eksekusi. Bersama BPS, kami dorong data menjadi fondasi setiap keputusan,” ujar Herman.
Pemanfaatan DTSEN diyakini mampu menjawab kebutuhan data yang akurat dan mutakhir dalam pengambilan kebijakan, terutama untuk program prioritas seperti:
- Penjaringan siswa Sekolah Rakyat
- Penyaluran bantuan sosial
- Penataan kawasan kumuh
- Program pengentasan kemiskinan dan pengangguran
- Penanggulangan stunting
DTSEN juga akan diperkuat dengan sistem digital berbasis NIK yang telah dikembangkan Diskominfo Jabar, yakni Satu Data Terpadu Keluarga Jawa Barat (Sadarkajabar). Platform ini menyatukan data mikro kependudukan berbasis keluarga lintas perangkat daerah hingga level kabupaten/kota.
“Tugas pemerintahan adalah membahagiakan rakyat. Untuk itu, kebijakan harus didasarkan pada data, bukan asumsi,” tegas Herman.
Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyambut baik langkah cepat Pemprov Jabar. Menurutnya, sinergi ini merupakan bentuk nyata komitmen menuju data-driven policy yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
“Ini luar biasa! Pemimpin Jabar gercep, nggak pake lama. Hari ini diputuskan, hari ini dikerjakan. Ini bentuk kepemimpinan berbasis data,” ujar Sonny.
Kolaborasi konkret yang disepakati meliputi:
- Pemanfaatan DTSEN sebagai basis kebijakan daerah
- Kolaborasi Survei Khusus Semesteran untuk evaluasi program
- Penguatan statistik sektoral daerah melalui bimtek dan integrasi sistem
- Integrasi data statistik dalam perencanaan pembangunan
- Dukungan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
- Partisipasi aktif dalam kegiatan Sensus dan Survei BPS (SE2026, ST2023, Sakernas, Susenas, dll)
Sonny menegaskan pentingnya percepatan penandatanganan MoU antara Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, sebagai payung hukum kolaborasi jangka panjang.
“Keputusan yang berbasis data akan menghasilkan kebijakan yang efektif dan menyentuh kebutuhan nyata masyarakat,” pungkasnya. ***
