BANDUNG — Bank Indonesia (BI) optimistis kinerja fiskal Jawa Barat akan melonjak signifikan pada semester II tahun 2025. Indikasi positif terlihat dari realisasi belanja dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jabar yang hingga Juli 2025 sudah melampaui rata-rata nasional.
Hingga pertengahan tahun, realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat telah menyentuh 38,79 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang baru mencapai 31,8 persen. Sedangkan realisasi PAD Jabar tercatat 44,72 persen, juga lebih tinggi dibanding rerata nasional sebesar 43,62 persen.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Muslimin Anwar menyebut tren positif ini akan terus berlanjut. Menurutnya, pelonggaran kebijakan fiskal dari pemerintah pusat dan daerah akan menjadi pemicu utama percepatan belanja, terutama pada proyek-proyek strategis bernilai besar.
“Sekarang pengetatan penggunaan anggaran mulai longgar, baik di pusat maupun daerah. Ini menjadi peluang untuk mengakselerasi realisasi belanja, terutama infrastruktur,” ujar Muslimin di Gedung Sate, Senin (14/7/2025).
Ia mengungkapkan, sejumlah proyek dalam Program Strategis Nasional (PSN) akan mulai digenjot pada semester II di wilayah Jawa Barat. Proyek-proyek tersebut diyakini akan berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi regional dan peningkatan serapan anggaran.
Selain belanja, BI juga mendorong optimalisasi pendapatan, terutama dari sektor pajak non-kendaraan bermotor. Kebijakan insentif berupa pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dinilai sukses mendorong kepatuhan wajib pajak, termasuk dari sektor reklame dan sumber PAD lainnya.
Muslimin juga menekankan pentingnya perhatian terhadap pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Pemerintah daerah diminta aktif memfasilitasi promosi produk UMKM agar mampu menembus pasar global.
“Ekspor kerajinan Jabar masih kuat. Bila ekspor ke AS terganggu karena tarif tinggi, pasar bisa dialihkan ke Eropa, Asia, atau Timur Tengah. Yang penting, kualitas produk terus ditingkatkan,” tegasnya.
Menurutnya, saat ini adalah momentum strategis bagi UMKM untuk memaksimalkan potensi pasar domestik sekaligus menyiapkan langkah ekspansi ke luar negeri.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan bahwa kekuatan fiskal Jabar menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Dengan kapasitas anggaran lebih dari Rp31 triliun, Jabar masuk dalam jajaran tiga besar nasional dalam hal realisasi belanja daerah, bersama Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat.
“Pak Gubernur selalu menekankan bahwa belanja APBD harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Jadi bukan sekadar menyerap anggaran, tapi memastikan kualitas belanja juga terjaga,” kata Herman.
Ia memastikan bahwa seluruh program pembangunan diarahkan untuk mendukung kesejahteraan rakyat, termasuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga digitalisasi layanan publik.
Dengan proyeksi lonjakan belanja di paruh kedua tahun ini, sinergi antara percepatan penyerapan dan kualitas belanja menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Pemprov Jabar. BI dan Pemda berharap, tren positif ini tidak hanya berujung pada angka statistik yang membanggakan, tetapi benar-benar berdampak pada ekonomi rakyat, peluang kerja, dan penguatan sektor produktif di seluruh pelosok Jawa Barat.
