Scroll untuk baca artikel
Lampung

Sekda Lampung Gedor Kominfo Seprovinsi, Tujuh Langkah Menuju Pemerintahan Anti Lemot

×

Sekda Lampung Gedor Kominfo Seprovinsi, Tujuh Langkah Menuju Pemerintahan Anti Lemot

Sebarkan artikel ini
Pj. Bupati Pringsewu Marindo
Sekda Lampung, Marindo Kurniawan

LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung sepertinya mulai sadar bahwa di era sekarang, loading lambat bukan cuma bikin kesal netizen, tapi juga bisa menghambat pelayanan publik.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyodorkan tujuh langkah strategis demi mempercepat transformasi digital dan mewujudkan Lampung sebagai Smart Province, bukan “Smart Sering Error”.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

Pernyataan itu disampaikan Marindo saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Dinas Kominfotik se-Lampung, Jumat (25/7/2025), yang digelar di ruang Command Center Lantai 2 ruangan yang namanya saja sudah bikin kita berharap sinyalnya tidak naik-turun.

“Transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan, ini kebutuhan mutlak,” ujar Marindo, dengan gaya yang mengingatkan kita bahwa pelayanan publik tidak bisa lagi pakai sistem Excel 2007 dan flashdisk hilang.

BACA JUGA :  Tunda hak aparatur desa, Bupati Lampung Timur dianggap tak berprikemanusiaan

Tujuh langkah tersebut bukan mantra, tapi bisa jadi obat kuat bagi birokrasi yang lamban:

  • Sinergi lintas daerah: Karena WiFi saja tak cukup kalau masing-masing OPD sibuk pakai aplikasi sendiri-sendiri.
  • Penguatan “LampungIn”: Platform digital rakyat, bukan sekadar grup WA lurah.
  • Upgrade SDM IT: Supaya paham coding, bukan cuma bisa install printer.
  • Portal Satu Data Lampung: Stop era data saling silang dan saling sangkal.
  • Peran aktif sebagai Walidata: Sesuai amanat Perpres 39/2019, bukan karena sekadar ikut tren.
  • Keamanan siber: Karena password “123456” bukan strategi keamanan.
  • Kebijakan berbasis data presisi: Bukan hasil survei musyawarah warung kopi.

“Kalau kita ingin pemerintah digital, maka jangan hanya beli alatnya, tapi komitmennya juga harus full version, bukan trial,” tegas Marindo sambil menyentil OPD yang masih alergi dengan teknologi.

BACA JUGA :  Orang Tua Pelaku Penusukan Syekh Ali Jaber, Akui Anaknya Gangguan Jiwa

Kepala Dinas Kominfotik Lampung, Ganjar Jationo, mengingatkan bahwa digitalisasi bukan lomba solo. Tiap kabupaten/kota harus saling berbagi praktik terbaik, bukan bersaing siapa paling cepat bikin aplikasi absen online tapi error setiap Senin pagi.

“Dengan saling berbagi, kita ciptakan ekosistem digital yang inklusif. Bukan yang hanya pamer dashboard, tapi backend-nya kosong,” kata Ganjar.

Rakornas ini juga menghadirkan Kepala BPS Lampung, Ahmadriswan Nasution, yang menjelaskan bahwa statistik bukan sekadar angka penggembira presentasi.

Statistik terbagi tiga: dasar, sektoral, dan khusus tapi semuanya penting agar pemerintah tidak mengambil kebijakan pakai perasaan.

Fakta menarik: tingkat kemiskinan Lampung per Maret 2025 turun jadi 10,00%, tercepat kedua di Indonesia setelah Gorontalo. Bukti bahwa kalau data dipakai dengan benar, hasilnya bisa bikin bahagia, bukan cuma bikin laporan.

BACA JUGA :  Jokwi Resmikan Pengorperasian Bendung Margatiga Lampung Timur

Menutup acara, Ketua Komisi Informasi Lampung, Erizal, S.Ag., M.H., C.Med., mengingatkan pentingnya keterbukaan informasi publik. Karena pemerintah digital tanpa transparansi, ibarat punya WiFi cepat tapi semua akun di-private.

Rakor ini mempertegas komitmen Pemprov Lampung dalam menyukseskan Tiga Cita Gubernur: Lampung Sejahtera, Lampung Berdaya Saing, dan Lampung Inklusif yang diharapkan bukan cuma jadi slogan seminar, tapi benar-benar terasa sampai ke warga yang masih antre di kantor kelurahan.***