Scroll untuk baca artikel
LampungPendidikan

Uang Komite Sekolah Dihapus, Inflasi Daerah pun Ambruk Jadi Sejarah Baru di Lampung

×

Uang Komite Sekolah Dihapus, Inflasi Daerah pun Ambruk Jadi Sejarah Baru di Lampung

Sebarkan artikel ini
Secara nasional, kelompok pendidikan malah mencatat inflasi (y-on-y) 1,43 persen. Tiga subkelompok naik semua, hanya pendidikan menengah yang sedikit turun 0,40 persen

LAMPUNG – Kalau biasanya biaya sekolah jadi momok yang bikin dompet orang tua tipis dan angka inflasi melompat, kali ini cerita terbalik. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sektor pendidikan di Provinsi Lampung justru menyumbang deflasi gila-gilaan, minus 15,10 persen.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) membuktikan keanehan ini. Indeks harga pendidikan Lampung turun dari 108,59 (Agustus 2024) menjadi hanya 92,19 (Agustus 2025). Penyebab utamanya? Kebijakan fenomenal Gubernur Rahmat Mirzani Djausal yang menendang keluar pungutan sakti bernama uang komite sekolah.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

Secara nasional, kelompok pendidikan malah mencatat inflasi (y-on-y) 1,43 persen. Tiga subkelompok naik semua, hanya pendidikan menengah yang sedikit turun 0,40 persen. Tapi Lampung beda kelas:

  • Pendidikan dasar & PAUD deflasi 1,77 persen
  • Pendidikan menengah (SMP/SMA/SMK) anjlok 51,23 persen (wow, ibarat diskon cuci gudang)
  • Pendidikan tinggi justru naik 11,95 persen
  • Pendidikan lainnya naik 4,30 persen

Secara keseluruhan, kelompok pendidikan menyumbang deflasi daerah 0,98 persen. Di tengah biaya kuliah nasional yang terus merangkak naik, Lampung justru bikin catatan sejarah, sekolah lebih murah, inflasi pun ikut turun.

Kepala Dinas Kominfotik Lampung, Ganjar Jationo, terang-terangan bilang. “Keputusan menghapus uang komite sekolah jadi faktor utama deflasi pendidikan.”
Logikanya sederhana:

  1. Subsidi jalan, beasiswa cair, BOS optimal, iuran sekolah hilang.
  2. Orang tua tak lagi dipalak tiap bulan dengan dalih komite.
  3. Uang jajan anak akhirnya bisa benar-benar buat jajan, bukan nyetor ke bendahara sekolah.

Akibatnya, daya beli masyarakat naik. Duit yang tadinya buat bayar komite bisa dipakai buat beli beras, bawang merah, atau sekadar nambah kuota internet.

Kebijakan ini membuat Mirza tercatat dalam buku sejarah Lampung. Bayangkan, ketika seluruh Indonesia pusing dengan kenaikan biaya sekolah, Lampung malah jadi provinsi pertama yang menjadikan pendidikan sebagai “obat penekan inflasi”.

Jika konsisten, model ini bisa jadi best practice nasional. Bayangkan, pendidikan murah, inflasi rendah, dan orang tua bebas dari teror komite. Cuma, ya itu tadi, jangan sampai deflasi pendidikan malah bikin anak-anak Lampung lulus dengan ijazah tipis isi, sekadar sah jadi penonton di pasar kerja global. ***

SHARE DISINI!