KOTA BEKASI – Tokoh muda Medan, Satria Rosadi alias Bang Roy, memberi sindiran mendalam terkait drama antaranggota DPRD Kota Bekasi yang kian panas dengan menyebut, langkah menyeret konflik politik ke ranah hukum justru memperlihatkan kemunduran etika berdemokrasi di Kota Bekasi.
Ia pun meminta masing-masing pihak bisa legowo dan tidak mempertontonkan sikap ego ke publik, seolah memelihara konflik yang tidak penting hingga menjadi konsumsi publik mengalahkan rating sinetron malam.
“Jalur hukum itu ultimum remedium, langkah terakhir, bukan pilihan utama. Kalau setiap beda pendapat langsung dilempar ke polisi, nanti gedung DPRD bisa sekalian pindah ke sebelah kantor kejaksaan,” sindir Roy, Jumat (26/9).
Ia menegaskan, demokrasi sejatinya menjunjung dialog dan musyawarah. “Kalau politik internal berubah jadi ajang aduan hukum, sama saja kita mematikan tradisi deliberasi publik. DPRD itu panggung politik, bukan courtroom drama,” tambahnya.
Namun, Roy mengingatkan publik untuk tetap menghormati proses hukum yang sudah berjalan. “Laporan sudah masuk, ya kita hormati. Tapi ingat, asas praduga tak bersalah itu bukan sekadar jargon. ARH berhak atas pendampingan hukum dan perlakuan yang adil. Jangan biarkan opini publik jadi hakim dadakan,” jelasnya memuji sikap ARH yang hadir di BK.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa konflik personal tidak boleh mengorbankan marwah lembaga. “Kalau DPRD berubah jadi arena gladiator politik, publik akan semakin kehilangan trust. Padahal kepercayaan rakyat itu bukan seperti pulsa, yang bisa di-top up kapan saja,” ujar Roy, menyentil.
Sebelumnya, Fraksi PKB dengan lantang menyatakan menutup pintu damai dan mengacuhkan undangan BK. Bak gayung bersambut, Fraksi PDIP justru menambah tensi dengan menyiapkan “pasukan” ratusan pengacara demi membela Andi Arif, Ketua Komisi III. BK DPRD yang mencoba memediasi akhirnya hanya bisa pulang dengan tangan hampa.
Kini, kasus dua anggota dewan itu resmi jadi konsumsi publik dan DPRD Bekasi pun semakin terlihat lebih sibuk mengurus drama internal ketimbang mengurus rakyat.***
