KOTA BEKASI – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, memastikan bahwa 385 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II akan segera dilantik pada 1 Oktober 2025, tepat di Hari Kesaktian Pancasila. Barangkali biar kesaktian Pancasila sekalian menular ke dompet para pegawai baru yang akhirnya resmi menerima gaji.
Kepastian itu disampaikan Tri saat apel pagi, Senin (29/9), di Plaza Pemkot Bekasi. Dengan wajah serius tapi penuh senyum khas “bapak ASN,” ia mengumumkan bahwa seluruh proses seleksi sudah selesai sesuai aturan, dan SK pengangkatan pun sudah beres.
“Alhamdulillah, seluruh proses seleksi PPPK tahap II telah kita tuntaskan, dan mereka yang lolos sudah punya dasar hukum yang sah. InsyaAllah, pelantikan akan kita laksanakan tanggal 1 Oktober 2025,” kata Tri.
Para pegawai kontrak (TKK) yang sudah lama jadi “anak tiri” birokrasi akhirnya bisa bernafas lega. Setelah bertahun-tahun digaji pas-pasan dengan status yang setengah hati, kini mereka naik kelas jadi PPPK.
Pelantikan bakal digelar di Balai Patriot. Cocok: dari dulu mereka sudah patriot, kerja setia dengan gaji seadanya. Bedanya, kali ini patriotismenya dilengkapi SK.
Janji Tri: Garda Terdepan, Bukan Garda Terpinggirkan
Tri berharap para PPPK ini jadi garda terdepan pelayanan publik. “Harapan saya, PPPK yang dilantik nanti bisa membawa semangat baru dalam menjalankan roda pemerintahan,” ucapnya.
Publik tentu berharap semangat baru itu bukan cuma semangat tanda tangan absen, tapi semangat beneran melayani. Jangan sampai “garda terdepan” hanya sebatas jaga loket sambil main HP.
Tri menegaskan seluruh proses penganggaran juga sudah disiapkan. Pernyataan ini penting, biar calon PPPK nggak deg-degan nunggu gaji pertama yang sering kali “jalan-jalan dulu” entah ke mana.
1 Oktober: tanggal sakral, dilantik pas Hari Kesaktian Pancasila. Semoga PPPK juga sakti menghadapi laporan, target kinerja, dan tamu yang suka datang “minta dipercepat”.
385 orang, jumlah yang dilantik. Jumlah ini mungkin cukup bikin Balai Patriot penuh sesak, kayak resepsi nikahan massal.
Dengan pelantikan ini, Tri ingin membuktikan bahwa Pemkot Bekasi serius meningkatkan profesionalisme ASN. Warga tentu menunggu, apakah profesionalismenya bisa langsung terasa di pelayanan publik, atau masih butuh “pelatihan sakti mandraguna” dulu.
Karena pada akhirnya, warga nggak peduli pegawai itu TKK, PPPK, atau ASN murni. Yang penting kalau ngurus KTP, nggak diminta balik lagi besok cuma gara-gara printer rusak.***
