KOTA BEKASI – Masalah di Dinas Pendidikan Kota Bekasi sudah kayak benang kusut ketemu lem super: susah diurai, lengket, dan bikin pusing. Saking parahnya, aktivis sampai minta Wali Kota Tri Adhianto melakukan bedol desa bukan pindahin warga kampung, tapi rombak total pejabat dari akar sampai pucuknya.
“Kasus di Dinas Pendidikan ini sudah sistemik. Kalau bahasa sederhananya: salah rame-rame, bagi rata, dan rapih terstruktur. Contoh kecilnya ya dugaan pemotongan dana sertifikasi guru. Dari oknum guru, operator sekolah, kepala sekolah, sampai ke dinas. Semua dapat jatah, kayak arisan, tapi versinya arisan dosa,” sindir Juhartono, aktivis yang ikut dalam diskusi panas di ruang kerja Wali Kota, Senin (29/9/2025).
Tak hanya itu, proyek pembangunan WC di 32 SMP Negeri pun bikin perut mules bukan karena kebanyakan masuk WC, tapi karena banyaknya kecurangan. Volume pekerjaan dikurangi, sebagian malah proyeknya fiktif.
“Ada sekolah yang dapat WC di atas kertas, tapi di lapangan jangankan toilet, closetnya aja numpang di imajinasi. Inspektorat pun sudah tahu, tapi seperti biasa: yang salah dibiarkan, yang benar dimusuhi,” ketus Juhartono.
Atas kondisi itu, para aktivis sepakat: jalan satu-satunya ya bedol desa besar-besaran. “Copot Kadis, Sekdis, Kabid, Kasi, UPP, Pengawas, sampai staf yang kebanyakan gaya tapi kerjanya nihil. Pokoknya kalau masih satu gerbong, ya harus turun semua. Kalau enggak, pendidikan di Bekasi cuma akan jadi proyek, bukan pelayanan,” tegasnya.
Tak berhenti di situ, Aliansi Rakyat Miskin Kota yang hadir juga lempar daftar tuntutan tambahan: tuntaskan kasus korupsi di Dispora, pangkas anggaran perjalanan dinas dan tunjangan pejabat, sampai stop plesiran DPRD yang hobi jalan-jalan tapi lupa jalan pikiran.
Singkatnya, para aktivis ingin Kota Bekasi ini bersih dari pejabat do nothing but money hunting. Karena kalau dibiarkan, Dinas Pendidikan bisa berubah nama jadi Dinas Perdagangan Proyek dan siswa kita bukannya pinter, malah bisa jadi ahli ngitung fee fiktif.***
