TANGGAMUS – Gelombang kritik tajam kembali menghantam pelayanan publik di Kabupaten Tanggamus. Kali ini, sorotan datang dari masyarakat yang mengeluhkan rumitnya proses pembayaran pajak kendaraan di Samsat Tanggamus.
Unggahan akun Markus Aldi di grup Facebook Portal Tanggamus menjadi wadah curahan hati warga yang jenuh dengan pelayanan yang dianggap berbelit-belit. Dalam postingannya, Markus menulis minta Samsat Tanggamus dikondisikan.
“Tolong kondisikan Samsat Tanggamus untuk bayar pajak jangan dipersulit. Jaman sudah canggih, jangan mempersulit masyarakat. Tolong dipermudah biar daerah Tanggamus maju, banyak yang taat pajak. Klo dipersulit jadi timbulnya males bayar pajak.”
Unggahan itu langsung diserbu komentar dari warganet yang senasib. Akun Pandawa Pandawa menumpahkan kekesalannya karena dipaksa mencari KTP pemilik pertama kendaraan, padahal ia hanya pihak kedua dan sudah membawa BPKB asli.
“Mau bayar pajek jaman pemutihan kemaren, disuruh nyari KTP pihak pertama. Lah mana saya tau, tetangga aja. Bukti kelengkapan kendaraan kan BPKB, bukan KTP!” tulisnya geram.
Keluhan serupa datang dari akun facebook Gandos Purnomo Gandos, yang mengaku terpaksa “nembak” alias menggunakan jasa tidak resmi karena tak kuat menghadapi kerumitan prosedur.
“Sama, ujung-ujungnya nembak. Habis Rp3.080.000 padahal plat Tanggamus juga. Sungguh sadis,” tulisnya.
Warganet lain, akun facebook Mas Triono, menyindir ketidakadilan sistem pelayanan Samsat.
“Kalau lewat biro jasa berkas kurang masih bisa, tapi kalau masyarakat umum langsung disuruh lengkap semua. Apa karena ada duit tambahan? Harusnya kalau mau sesuai aturan ya adil!”
Bahkan pegawai Pemkab Tanggamus sendiri, Farizal Yuntizar, mengaku pernah dipersulit saat membayar pajak motor anaknya.
“Saya PNS di Penda Tanggamus. STNK, BPKB, KTP lengkap. Tapi tetap dipersulit. Begitu saya bilang pemilik kendaraan anggota Polri, baru mereka ramah,” ungkapnya menohok.
Ada pula komentar bernada getir dari akun facebook Herma Asri. “Kalau dipersulit kasih pakai amplop biar senyum dan cepat.”
Komentar itu disambut tawa getir netizen lain, sementara Markus Aldi menimpali, “Males, nanti kebiasaan.”
Kritik-kritik pedas ini menunjukkan satu hal, niat baik warga untuk taat pajak justru terbentur oleh birokrasi kaku dan dugaan “pintu belakang” yang masih terbuka lebar.
Samsat Tanggamus seolah lupa bahwa di era digital, pelayanan publik seharusnya mempermudah, bukan mempermainkan.
Masyarakat bukan musuh negara, mereka hanya ingin menjalankan kewajibannya tanpa harus “membayar senyum” dengan amplop.
Kini publik menanti, apakah kritik ini akan dijadikan cambuk pembenahan, atau lagi-lagi hanya angin lalu yang tersapu pendingin ruangan kantor pelayanan. ***
