TANGGAMUS — Belum reda isu soal orang dekat Bupati Tanggamus yang disebut-sebut bisa “mengotak-atik” jabatan, serta kabar beberapa kepala SKPD yang disodori surat pengunduran diri oleh Sekda Suaidi, kini muncul lagi babak baru, sebuah surat edaran mutasi pegawai di bidang pendidikan yang bikin heboh kalangan kepala sekolah.
Surat edaran bernomor 800/447/BKPSDM/X/2025 itu mengatasnamakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tanggamus. Dokumen yang berkop resmi dan bertanda tangan basah tersebut bertanggal 8 Oktober 2025, dengan cap “Penting” seolah memberi pesan halus bahwa siapa yang tak cepat tanggap, bisa-bisa mutasinya tertinggal rombongan.
Isinya menyebut bahwa pemerintah tengah melaksanakan mutasi dan penataan pegawai di bidang pendidikan sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik. Alasannya terdengar klasik dan sangat birokratis.
“Penyegaran organisasi dan pemenuhan kebutuhan formasi tenaga pendidik berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan asesmen Dinas Pendidikan.”
Singkatnya, siapa yang dianggap kurang segar, siap-siap disegarkan.
Dalam surat tersebut juga tercantum instruksi agar kepala sekolah segera melakukan koordinasi dan verifikasi data dengan Kepala BKPSDM Ir. Belli Pahlupi melalui nomor 0813-8584-7679. Dan di sinilah kisahnya mulai menarik.
Beberapa kepala sekolah yang penasaran mencoba menghubungi nomor tersebut lewat WhatsApp. Hasilnya? Pihak di ujung sana mengiyakan isi surat, bahkan mendorong agar segera berkoordinasi, seolah benar-benar pejabat BKPSDM yang sedang standby menunggu laporan mutasi. Kalau ini ternyata hoaks, pelakunya pantas dapat penghargaan “Hoaks dengan Pelayanan Prima”.
Tak butuh waktu lama, surat itu pun menyebar luas di berbagai grup WhatsApp se-Tanggamus mulai dari grup kepala sekolah, staf kecamatan, hingga grup alumni guru SD. Penyebarannya jauh lebih cepat daripada surat dinas resmi, dan tentu lebih mengguncang daripada surat cinta masa SMA.
Namun di tengah kehebohan itu, muncul pertanyaan serius. Apakah surat ini benar-benar produk resmi BKPSDM, atau hasil kreativitas oknum yang terlalu semangat membantu pemerintah ‘menata ASN’?
Sejumlah pihak di lingkungan pendidikan kini mulai meminta klarifikasi resmi, terutama terkait daftar nama pegawai yang terdampak serta jadwal pelaksanaan mutasi. Wajar saja karena siapa tahu, hari ini masih kepala sekolah, besok sudah kepala ruang arsip.
Yang menarik, dalam surat tersebut juga tercantum tembusan kepada Bupati, Sekda, dan Kepala Dinas Pendidikan, seolah semua pejabat itu memang sudah tahu dan menyetujui. Tapi hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari BKPSDM maupun Pemkab Tanggamus. Mungkin para pejabatnya masih sibuk membalas pesan WA yang masuk menanyakan nasib jabatan masing-masing.
Bagi yang ingin memastikan, surat itu memang menyertakan “jalur koordinasi resmi” lewat nomor 0813-8584-7679 dan berdasarkan uji lapangan, nomor tersebut aktif dan responsif. Namun, seperti pepatah era digital, “Nomor aktif belum tentu resmi, dan yang resmi belum tentu aktif.”
Sampai berita ini ditulis, edaran tersebut masih wara-wiri di berbagai grup WhatsApp para pendidik. Kalau dulu kabar mutasi membuat jantung berdebar karena panggilan langsung dari Bupati, kini cukup lewat notifikasi. “Dokumen baru diteruskan oleh admin grup sekolah.” ***
