LAMPUNG TENGAH — Hujan deras seolah ingin menguji semangat keadilan. Namun ratusan massa dari 14 organisasi yang tergabung dalam Aliansi Lintas Antar Organisasi (ALAO) tetap beraksi, menggedor Kejaksaan Negeri dan DPRD Lampung Tengah, Kamis (16/10/2025).
Berbekal jas hujan seadanya dan suara lantang, massa mengepung dua lembaga tersebut sambil menyerukan penegakan hukum yang dinilai “mandul dan lemban seperti printer kehabisan tinta.”
Aksi bertema “Satu Aksi Satu Komando” itu merupakan hasil kesepakatan bersama antara organisasi media, LSM, dan ormas yang berembuk di kantor DPC PWRI Lampung Tengah. Dari pertemuan itu, lahir ALAO, wadah baru yang membawa semangat rakyat yang mulai bosan dengan janji hukum tanpa realisasi.
Meski diguyur hujan lebat, massa tetap berorasi di depan kantor Kejari. Mereka membentangkan spanduk dengan tulisan menohok, seperti “Kejari, Bangunlah!” dan “Hukum Jangan Tajam ke Bawah, Bengkok ke Atas.”
Koordinator Lapangan ALAO, M. Hefky Aburizal, menegaskan aksi tersebut lahir dari rasa muak terhadap kinerja lembaga penegak hukum yang dinilai terlalu lamban menangani kasus korupsi.
“Kami datang bukan untuk selfie, tapi menuntut keadilan. Banyak laporan korupsi yang jalan di tempat, bahkan tak jalan sama sekali. Jangan-jangan keadilan di Lampung Tengah ini lagi cuti panjang,” sindir Hefky berapi-api.
Hefky juga menyoroti dugaan gratifikasi dan praktik “bagi-bagi proyek” yang menyeret sejumlah pihak, termasuk yang diduga melibatkan oknum fraksi PDI Perjuangan.
“Kalau proyek dibagi-bagi, rakyat kebagian apa? Janji, mungkin,” tambahnya dengan nada lantang.
Ketua Laskar Lampung Tengah, Yunisa Putra, menilai Kejari terlalu lama diam menghadapi berbagai laporan masyarakat.
“Ini bukan aksi marah-marah, tapi aksi prihatin. Kalau hukum mandul, rakyat mau mengadu ke siapa lagi? Dukun?” ucapnya yang disambut gelak tawa massa.
Yunisa juga mengapresiasi aparat Polres Lampung Tengah yang tetap mengawal aksi meski basah kuyup.
“Salut untuk polisi yang tetap berjaga di tengah hujan. Sementara yang seharusnya turun tangan malah berteduh di balik meja,” selorohnya.
Dalam aksi damai tersebut, ALAO membawa lima tuntutan utama:
- Mendesak Kejari Gunung Sugih memproses dugaan korupsi di Dinas Kesehatan dan Dinas PSDA, termasuk praktik “bagi-bagi proyek”.
- Menolak segala tindakan Kejari di luar konteks penegakan hukum yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
- Mendorong pengawasan terhadap praktik politik dinasti di birokrasi Lampung Tengah.
- Menuntut penindakan atas dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Lamteng.
- Meminta audit dan pemeriksaan terhadap proyek-proyek besar yang diduga cacat administrasi namun tetap lolos tender.
Dalam orasinya, Yunisa juga menyinggung laporan dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD dalam proyek pemerintah.
“Sudah dua bulan laporan kami di Kejari, tapi belum jelas ujungnya. Jangan-jangan, berkasnya ikut kehujanan dan luntur,” ujarnya getir.
Setelah berorasi di depan Kejari, massa bergerak ke kantor DPRD Lampung Tengah, menuntut lembaga legislatif agar tidak “tumpul di ujung, lembek di pangkal.”
“Kalau suara kami tidak didengar, siap-siap DPRD! Kami akan datang lagi dengan Aksi Damai Jilid Dua. Mungkin sekalian bawa tikar, biar bisa ngopi bareng sambil nunggu keadilan datang,” teriak Yunisa.
Perwakilan DPRD, Eka Dedi Mahendra, akhirnya menemui massa dan menyampaikan permohonan maaf karena para anggota dewan sedang mengikuti Bimtek di Bandar Lampung.
“Aspirasi ini akan kami sampaikan ke pimpinan DPRD,” katanya singkat — memicu komentar lirih dari peserta aksi, “Semoga nggak ikut kehujanan di Bimtek.”
Di tengah derasnya hujan, Ketua PWRI Lampung Tengah, Ferry Arif, bersama rekan-rekan media online, TV, dan cetak, tetap meliput jalannya aksi. Kamera dan catatan mereka basah, namun semangatnya tak surut.
“Kami liput sambil kehujanan, biar publik tahu: keadilan di Lampung Tengah masih perlu dijemur,” ujarnya.
Aksi damai ALAO berakhir tertib dan penuh semangat. Para peserta menegaskan perjuangan belum selesai dan berharap suaranya sampai ke Presiden Prabowo, Kejaksaan Agung, dan KPK.
“Kami bukan anti pemerintah, kami cuma rindu keadilan yang kerja tanpa disuruh,” tutup Hefky sambil menatap langit yang masih gerimis. ***
