LAMPUNG TIMUR – Lembaga Swadaya Masyarakat Pro Rakyat resmi menyerahkan hasil investigasi lapangan terkait proyek irigasi raksasa senilai Rp92 miliar di Sub Daerah Irigasi (DI) Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Jumat (17/10/2025).
Ketua Umum LSM Pro Rakyat, Aqrobin A.M, mengungkapkan bahwa proyek tersebut banyak menyimpan kejanggalan dan dinilai jauh dari standar pekerjaan infrastruktur yang baik.
“Banyak bagian proyek yang jauh dari rasa ‘irigasi berkualitas’. Justru sebaliknya, tampak dikerjakan asal-asalan. Ketebalan beton di beberapa titik tidak seragam, campurannya aneh, bahkan penggunaan wiremesh M6 dan M8 diduga tidak sesuai spesifikasi teknis,” ujarnya.
Untuk diketahui, proyek senilai Rp92,005 miliar ini merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satker SNVT PJPA (Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air).
Kontraktor pelaksana adalah PT Basuki Rahmanta Putra, sementara konsultan pengawasnya KSO PT Catur Bina Guna Persada, PT Bina Buana Raya, dengan nilai jasa pengawasan mencapai Rp4 miliar.
“Angkanya besar, pagunya fantastis, tapi hasil di lapangan, ya begitulah nasib beton kalau semangatnya cuma asal cair,” sindir Aqrobin.
Ia menambahkan, proyek bernilai miliaran rupiah ini justru tampak seperti prakarya yang dikerjakan buru-buru menjelang jam pulang sekolah.
“Kalau irigasi seharusnya mengalirkan air ke sawah, proyek ini malah berpotensi mengalirkan laporan ke lembaga antirasuah,” tegasnya.
Upah Diblokir, Pengawas Menghilang
Temuan lain dari tim investigasi LSM Pro Rakyat juga menunjukkan adanya dugaan pelanggaran dalam aspek ketenagakerjaan.
Para pekerja harian disebut tidak menerima upah tepat waktu, dengan alasan agar mereka tetap mau bekerja minggu berikutnya.
“Metode motivasi ala zaman feodal seperti ini rupanya masih diajarkan di beberapa proyek negara,” sindir Aqrobin.
Sementara itu, warga sekitar lokasi proyek mengaku jarang melihat pengawas lapangan hadir.
“Kami hampir nggak pernah lihat pengawas datang. Biasanya cuma pekerja aja yang kerja dari pagi sampai sore,” kata salah satu warga yang enggan disebut namanya.
Kondisi tersebut memperkuat dugaan lemahnya pengawasan dan potensi manipulasi pekerjaan.
“Rasanya seperti masak rendang 10 jam tapi tanpa garam hasilnya tetap gosong, cuma lebih mahal,” ujar warga lain menimpali.
Sekretaris Umum LSM Pro Rakyat, Johan Alamsyah, menilai persoalan proyek ini bukan hanya soal teknis, tapi juga soal moral pembangunan.
“Ini proyek strategis yang mestinya menopang ketahanan pangan, sesuai arahan Presiden Prabowo. Tapi kalau dikerjakan asal jadi, yang paling menderita tetap rakyat kecil bukan pejabat tender,” tegasnya.
Johan juga menuding adanya indikasi permainan kotor dalam proses tender maupun pengawasan.
“Kalau volume dikurangi, spesifikasi dilanggar, dan pengawasan fiktif, itu bukan keteledoran itu kejahatan. Kejahatan terhadap uang rakyat,” ujarnya tegas.
“Dan kejahatan ini bukan cuma melawan hukum, tapi juga melawan logika karena Rp92 miliar bukan angka yang bisa ‘lupa tercatat’,” tambahnya dengan nada sinis.
Air Belum Mengalir
Proyek irigasi yang seharusnya membawa air kehidupan bagi petani, kini justru menyalurkan kekecewaan.
Warga masih menunggu aliran air, sementara publik menunggu aliran tanggung jawab dari para pihak terkait.
“Beton menipis, laporan keuangan menebal rakyat cuma bisa mengelus dada,” ujar Johan.
LSM Pro Rakyat memastikan akan melaporkan dugaan penyimpangan proyek ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar semua pihak terkait mulai dari pejabat pelaksana hingga konsultan diperiksa secara menyeluruh.
“Biar yang selama ini bersembunyi di balik spanduk proyek bertuliskan ‘pembangunan untuk rakyat’ bisa menjelaskan pembangunan untuk rakyat yang mana?” tutup Johan.
“Kalau airnya belum mengalir tapi uangnya sudah, maka yang bocor bukan saluran irigasinya tapi integritasnya.”***
