SURAKARTA — Pagi yang lembut di bulan November berubah sendu bagi Tanah Mataram. Kabar duka datang dari jantung peradaban Jawa: Sri Susuhunan Pakubuwono XIII berpulang. Sang raja yang selama dua dekade menjaga wibawa Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat itu menutup mata setelah menjalani perawatan medis sejak 20 September 2025.
Di balik dinding tua keraton yang sakral, gema gamelan seperti berhenti di tengah nada. Solo berduka, tetapi sejarah kembali menulis kalimatnya sendiri.
Lahir di Surakarta, 28 Juni 1948, dengan nama kecil Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Hangabehi, beliau adalah putra sulung Sri Susuhunan Pakubuwono XII, sang raja besar terakhir yang menjadi penghubung era klasik dengan dunia modern.
Sebagai anak dari enam istri dan 35 saudara, Hangabehi tumbuh dalam labirin istana yang penuh tata krama sekaligus intrik yang tak kalah halusnya dari ukiran gebyok di Sitihinggil.
Sejak muda, ia sudah mengemban tanggung jawab budaya: menjadi penjaga adat, penerus upacara, dan pewaris nilai-nilai luhur yang oleh sebagian orang kini dianggap “barang antik”. Ia tahu, menjadi raja bukan sekadar memakai blangkon dan beskap tapi juga menanggung sejarah yang seringkali lebih berat dari mahkota itu sendiri.
Ketika PB XII wafat pada 11 Juni 2004, bukan hanya kursi kosong yang tertinggal tetapi juga luka lama dan perebutan hak suksesi yang menelanjangi keraton dari dalam. Dua nama muncul: KGPH Hangabehi dan adiknya, KGPH Tejowulan.
Satu pihak menyiapkan penobatan untuk 10 September 2004, pihak lain justru lebih dulu memahkotai Tejowulan pada 31 Agustus. Dua raja, satu keraton. Solo terbelah antara darah dan adat, antara garis keturunan dan tafsir legitimasi.
Bentrok pun terjadi. Abdi dalem yang biasanya mengatur kuda dan menata sesaji, kini harus menghadapi pagar yang dijebol dan perkelahian di halaman keraton. Ironi: istana yang seharusnya menjunjung ketenangan malah jadi panggung perebutan kuasa.
Namun, Hangabehi dengan keteguhan khasnya tetap dinobatkan di Bangsal Manguntur Tangkil, Sitihinggil Lor. Hadir para bangsawan, tokoh adat, dan duta besar negara sahabat. Dunia melihat, meski perpecahan masih membekas di balik tabir batik dan senyum diplomatis.
Raja yang Menyatukan Luka
Menjadi raja di tengah badai bukan perkara mudah. Tapi di situlah PB XIII menemukan maknanya. Ia bukan raja perang, melainkan raja penyembuh. Perlahan, ia ajak semua pihak kembali duduk bersama.
Pada 2009, saat upacara Jumenengan Dalem peringatan naik tahtanya digelar dengan iringan Tari Bedhaya Ketawang, tarian sakral yang hanya boleh dipentaskan untuk raja yang sah, sejarah mencatat sesuatu yang lebih besar daripada prosesi adat: Tejowulan hadir.
Butuh delapan tahun untuk menyembuhkan luka delapan abad. Tahun 2012, berkat mediasi DPR RI dan Wali Kota Surakarta saat itu, Joko Widodo, keraton akhirnya berdamai.
Tejowulan mengakui Hangabehi sebagai raja yang sah dan dianugerahi gelar Panembahan Agung. Dua tangan yang dulu beradu, kini bersalaman. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Keraton Surakarta kembali utuh.
Menjaga Wibawa di Tengah Dunia yang Terlalu Cepat
Pakubuwono XIII memimpin bukan di era kerajaan, tapi di era scrolling dan trending. Dunia sudah berlari kencang ke arah digital, sementara keraton masih berdiri di atas nilai-nilai yang lamban tapi dalam.
Namun, ia tak goyah.
Ia tetap menggelar upacara adat, melatih abdi dalem muda, merawat gamelan yang lebih tua dari republik, dan memastikan Bedhaya Ketawang tidak hanya jadi tontonan wisata, tapi perwujudan spiritual yang menjaga jiwa tanah Jawa.
Dalam dunia yang makin bising, ia memilih diam tapi diam yang berisi. Ia tahu, tidak semua hal bisa dijawab dengan debat di layar sentuh.
Sebagian hanya bisa dimengerti lewat hening.
Warisan yang Tidak Bisa Digandakan
Kini, setelah kepergiannya pada 2 November 2025, Surakarta kehilangan lebih dari sekadar seorang raja.
Ia meninggalkan pelajaran tentang keteguhan, keikhlasan, dan harmoni di tengah perbedaan.
Ia tidak hanya memimpin dengan wibawa, tetapi juga dengan kesadaran: bahwa menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa. Bahwa keraton bukan museum, melainkan hati nurani yang berdetak perlahan di tengah hiruk-pikuk zaman.
Pakubuwono XIII telah mangkat tetapi nilai yang ia jaga tak ikut mati. Seperti gamelan yang terus bergetar meski penabuhnya berhenti, namanya akan tetap hidup di antara tembok keraton, doa abdi dalem, dan ingatan rakyat yang tahu bahwa tradisi sejati tak pernah usang.
“Tahta boleh bergeser, zaman boleh berubah. Tapi keanggunan dan ketenangan Jawa itulah yang kekal.”***
