TANGGAMUS — Pengusutan dugaan penyimpangan tiga proyek peningkatan jalan bernilai miliaran rupiah di Kabupaten Tanggamus mulai memasuki babak yang lebih serius.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanggamus, melalui penyidik Pidana Khusus (Pidsus), resmi memeriksa Bowo Nugroho, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Tanggamus, pada Selasa (18/11/2025).
Pemeriksaan berlangsung hampir empat jam di ruang Pidsus sebuah durasi yang memberi sinyal bahwa perkara ini tidak sedang ditangani sambil lalu.
Proses dikomandoi langsung oleh Plt. Kasi Pidsus, Andrian Al Mas’udi, S.H., M.H., yang menegaskan bahwa langkah tersebut baru awal dari rangkaian panjang pengungkapan kasus.
Menurut informasi yang diperoleh, penyidik mulai membongkar dokumen kontrak, progres fisik, hingga aliran anggaran proyek tiga titik rawan yang kerap menjadi jalur favorit bagi oknum tertentu untuk melakukan “kreasi anggaran”.
Seluruh berkas kini berada di meja penyidik, dan satu per satu mulai dibedah tanpa kompromi. Andrian menegaskan bahwa pemanggilan Bowo hanyalah pintu masuk.
“Ini baru tahap awal. Kasus ini limpahan dari Bidang Intelijen dan Pidsus akan mendalaminya secara menyeluruh. Pejabat PUPR lain yang berkaitan dengan proyek ini pasti akan dipanggil,” ujarnya dengan nada tegas.
Ia menambahkan bahwa Kejari Tanggamus di bawah komando Kajari Subari Kurniawan tidak akan memberi ruang bagi penyimpangan yang merugikan masyarakat.
Terlebih, proyek jalan bukan sekadar urusan aspal melainkan akses keselamatan, ekonomi, dan pelayanan publik.
Langkah pemeriksaan pejabat kunci ini menjadi tanda kuat bahwa Kejari tengah menapaki jalur serius menuju pembongkaran kasus secara transparan, sistematis, dan tuntas.
Deretan pejabat yang pernah bersentuhan dengan proyek ini diperkirakan tak akan luput dari panggilan.
Dengan sinyal tegas ini, Kejari Tanggamus tampaknya ingin memastikan bahwa tak ada jabatan yang cukup tinggi untuk dijadikan payung perlindungan, dan tak ada ruang gelap yang tidak dapat disorot oleh penyidik.
Kasus ini tinggal menunggu waktu untuk terbuka seterang pagi, ketika semua pihak yang terlibat baik langsung maupun melalui “tangan-tangan halus” mulai masuk ke radar hukum. Dan Kejari tampaknya tidak sedang bermain-main.***
