KOTA BEKASI — Pemerintah Kota Bekasi kembali menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan di tingkat kelurahan. Hal ini ditandai dengan dibukanya Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa/Kelurahan Tahun 2025 oleh Wakil Wali Kota Bekasi, Harris Bobihoe, di Balai Patriot, Selasa (18/11).
Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPR RI Komisi XI H. Muhammad Kholid, Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat Ikhwan Mulyawan, jajaran Forkopimda, serta seluruh camat dan lurah se-Kota Bekasi para pengelola anggaran yang setiap tahunnya dituntut “lebih cepat, lebih tepat, dan lebih akurat” oleh masyarakat.
Dalam sambutannya, Harris Bobihoe menegaskan bahwa tantangan Kota Bekasi tidak lagi sekadar soal kemacetan dan tumpukan pekerjaan di meja lurah, tetapi juga meningkatnya kebutuhan pengelolaan keuangan yang bersih, transparan, dan berbasis data.
“Kota Bekasi menghadapi dinamika urbanisasi yang sangat pesat. Situasi ini menuntut kita semakin tanggap, transparan, dan inovatif bukan hanya di kantor wali kota, tapi terutama di kelurahan yang menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat,” ujar Harris.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan daerah yang berkualitas mustahil tercapai tanpa kedisiplinan anggaran, perencanaan matang, dan pelaporan yang tak lagi molor.
“Saya ingatkan pentingnya disiplin anggaran, pelaporan tepat waktu, dan koordinasi yang sinergis. Saya harap giat ini dimanfaatkan maksimal oleh seluruh perangkat kelurahan jangan cuma datang, duduk, ngopi, lalu pulang,” selorohnya disambut tawa hadirin.
Harris juga menitipkan pesan khusus kepada para camat agar aktif memastikan program kelurahan berjalan terarah, terukur, dan terlapor dengan baik.
“Kepada para camat, saya minta untuk terus mengawal program pembangunan di kelurahan. Jangan sampai laporan bagus di kertas, tapi pelaksanaannya bengkok di lapangan. Kita ingin Kota Bekasi yang nyaman kotanya, sejahtera warganya,” tegasnya.
Workshop ini diharapkan menjadi ruang evaluasi yang nyata—bukan sekadar ajang mengulang teori lama—untuk memperkuat kapasitas aparat kelurahan dalam mengelola keuangan dan pembangunan secara efektif, akuntabel, dan sesuai regulasi.
Dengan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat, Pemkot Bekasi menilai bahwa kualitas tata kelola di tingkat kelurahan adalah fondasi utama agar pembangunan tidak lagi tersendat oleh persoalan administrasi, miskomunikasi, atau “kesalahan teknis yang tidak disengaja”.
Melalui workshop ini, Kota Bekasi menegaskan bahwa era pengelolaan anggaran yang asal cepat asal beres sudah lewat. Kini, keakuratan data, transparansi proses, dan akuntabilitas pelaporan menjadi kunci menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan dipercaya masyarakat.
