BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali mengguncang pakem birokrasi yang masih keranjingan budaya absen dulu, kerja nanti. Di hadapan ribuan aparatur sipil negara (ASN) dalam Pembinaan Kepegawaian Tahun 2025 di Sabuga, Kota Bandung, Selasa (18/11/2025).
Dedi menegaskan bahwa produktivitas pegawai tidak diukur dari seberapa sering mereka duduk manis di kantor, melainkan dari kualitas perencanaan dan capaian kinerja.
“Saya sendiri jarang di kantor. Kerja ya kerja saja, di mana masalah muncul, di situ saya selesaikan,” ujar Dedi, yang akrab disapa KDM, sambil menekankan bahwa era digital seharusnya membuat kinerja semakin lincah, bukan malah kaku terikat meja.
KDM menyebut fleksibilitas kerja justru memberi ruang bagi ASN menjalankan fungsi keluarga tanpa mengorbankan tugas negara. Pegawai bisa bekerja sembari mengasuh anak atau merawat orang tua selama progres tetap sesuai tupoksi.
“Yang penting, pekerjaan jalan. Bukan soal hadir atau tidak hadir, tapi apakah targetnya tercapai,” katanya.
Ia bahkan menyebut pola kerja fleksibel dapat mengurangi beban negara, mulai dari listrik, air, internet kantor, hingga BBM operasional. “Kalau bisa hemat, kenapa harus boros?” celetuknya.
Dalam suasana yang lebih humanis, KDM memberi perhatian khusus kepada ASN yang memiliki orang tua sakit, terutama ibu.
“Kalau ibunya sakit, apalagi stroke, saya beri cuti untuk merawat. Saya sangat mencintai ibu,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga memberi kelonggaran bagi ASN yang ingin libur tepat di hari ulang tahun ibunya. Kebijakan yang mungkin terdengar unik, tetapi bagi KDM, penghargaan pada keluarga adalah bagian dari pembangunan manusia.
Menegaskan kembali, KDM meminta BKD dan Sekda mengatur pola kehadiran ASN secara lebih rasional.
“Jangan terlalu banyak orang di kantor kalau tidak produktif. Yang penting kualitas perencanaan, ketepatan belanja, serapan anggaran, dan kompetensi,” tegasnya.
Sentilan yang halus tapi tepat sasaran bagi ASN yang masih menganggap kantor sebagai tempat nongkrong resmi pemerintah.
Pegawai Lapangan: Risiko Tinggi, Tunjangan Wajib Tinggi
Di sisi lain, KDM memastikan perlindungan dan apresiasi bagi ASN yang bekerja langsung di lapangan dengan risiko besar: menutup tambang ilegal, mengawasi pembangunan jalan, jembatan, irigasi, hingga menghadapi intimidasi oknum.
“Untuk pegawai lapangan yang penuh risiko, saya akan meningkatkan tunjangannya,” tegasnya.
KDM menutup pembinaan kepegawaian dengan nada optimistis.
“Pertemuan hari ini membawa kebahagiaan dan harapan. Ini pertemuan untuk seluruh ASN Jawa Barat,” ujarnya.
Kebijakan-kebijakan yang ia tegaskan hari itu menjadi pesan jelas: ASN Jabar tak dituntut hadir di kantor, tapi hadir dalam kinerja. Kursi boleh kosong, hasil tidak boleh kosong.***
