LAMPUNG TENGAH – Di tengah badai politik pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang menjerat Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya pada 10 Desember 2025, roda pemerintahan tak boleh berhenti berputar. Negara pun punya mekanisme, dan jawabannya kali ini bernama I Komang Koheri.
Wakil Bupati Lampung Tengah itu resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Tengah, berdasarkan Surat Penugasan Gubernur Lampung Nomor 100.1.4.2/6635/01/2026 tertanggal 12 Desember 2025. Surat tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Lampung, Mirza, di Ruang VIP Bandara Raden Inten II, Lampung Selatan, Rabu (17/12/2025).
Penunjukan itu ibarat menyerahkan kemudi kapal saat ombak sedang tinggi. Komang Koheri pun diminta menjalankan seluruh tugas dan wewenang bupati sesuai peraturan perundang-undangan hingga ada kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat.
“Ini Amanah, Bukan Bonus”
Usai penyerahan surat tugas, Komang Koheri menyampaikan komitmennya dengan nada serius namun menenangkan.
“Ini masa transisi. Saya sebagai Wakil Bupati menerima penugasan sebagai Plt Bupati Lampung Tengah. Masih ada sisa waktu lebih dari empat tahun. Harapan kita, Lampung Tengah tetap berjalan dan semakin baik,” ujarnya.
Dari Kampung Rama Dewa ke Kursi Wakil Bupati
Komang Koheri bukan figur instan yang lahir dari baliho semata. Ia lahir di Kampung Rama Dewa, Kecamatan Seputih Raman, Lampung Tengah, pada 25 November 1972, dan dibesarkan di kampung yang sama.
Ia merupakan anak keempat dari tujuh bersaudara, buah hati pasangan I Made Linteb dan Ni Made Sasih, transmigran asal Desa Kukuh, Kecamatan Kerambitan, Tabanan, Bali. Latar belakang keluarga transmigran ini kerap disebut membentuk karakter kerja kerasnya.
Pedagang Beras yang Tak Percaya Nilai IPK
Saat banyak orang berburu ijazah demi kursi kantor ber-AC, Komang Koheri justru memilih jalan berbeda. Saat kuliah di Jurusan Manajemen STIE Lampung, ia sudah lebih dulu berkutat dengan beras, sawit, karet, dan hitung-hitungan untung rugi.
“Nilai akademik saya biasa saja,” aku Koheri suatu waktu. Karena itu, ia tak terlalu berharap pada lamaran kerja. Baginya, skill dan keberanian mengambil risiko lebih penting daripada sekadar angka di transkrip nilai.
Selain berdagang beras, Koheri merambah usaha hasil perkebunan, properti, hingga kontraktor. Ia juga mendirikan Koperasi Tri Darma, yang kemudian berkembang menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tara pada 1999.
Nama “Tara” bukan sekadar singkatan, melainkan gabungan nama kedua anaknya: Luh Tasya Saraswati dan Komang Raja Seva Mayday. Romantis, sekaligus ekonomis.
BPR Tara, menurut Koheri, lahir dari keresahannya melihat masyarakat kecil terjerat rentenir. “Kalau bisa pinjam ke bank sendiri, kenapa harus ke lintah darat?” begitu kira-kira logika sederhananya.
Dari Marhaenisme ke Kursi Kekuasaan
Langkah Koheri ke dunia politik dimulai dari idealisme. Ia mengawali kiprah sebagai Ketua DPC PNI Marhaenisme Lampung Tengah, terinspirasi ajaran Marhaen dan Tri Sakti Bung Karno.
Dua periode duduk di DPRD Lampung Tengah mengasah naluri politiknya. Ia sempat ditugasi PDI Perjuangan maju ke Pileg DPR RI Dapil Lampung II tahun 2019, meski akhirnya tak sampai Senayan.
Pada Pilkada 2024, Komang Koheri kembali ke daerah dan mendampingi Ardito Wijaya sebagai Wakil Bupati Lampung Tengah. Tak disangka, ia kini harus memegang kemudi utama meski sementara di tengah situasi politik yang tak ideal.
Harta Kekayaan: Transparan di Atas Kertas
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK per 31 Desember 2024, Komang Koheri melaporkan total kekayaan sebesar Rp4.491.267.578.
Rincian Kekayaan:
- Tanah dan Bangunan: Rp4.220.000.000
- Tanah & bangunan di Lampung Tengah dan Lampung Selatan
- Alat Transportasi: Rp200.000.000
- Toyota Fortuner 2.5 G tahun 2009
- Kas dan Setara Kas: Rp71.267.578
- Utang: Nihil
Jumlahnya tak fantastis untuk ukuran pejabat daerah, namun cukup untuk menunjukkan satu hal: transparansi administratif masih dijaga.
Kini, Komang Koheri berdiri di persimpangan penting. Ia bukan bupati definitif, tapi memegang kewenangan penuh. Ia bukan aktor utama skandal, tapi harus membersihkan panggungnya.
Publik tentu menunggu: apakah Plt ini hanya penjaga kursi, atau justru menjadi penentu arah baru Lampung Tengah?
Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal pasti, dari pedagang beras hingga Plt Bupati, perjalanan Komang Koheri membuktikan bahwa politik daerah kadang tak kalah dramatik dari sinetron bedanya, ini nyata dan dampaknya langsung ke rakyat.***
