KOTA BEKASI – Gedung DPRD Kota Bekasi berguncang, Senin (22/12/2025). Bukan oleh gempa, melainkan oleh kemarahan publik. Barisan Muda Bekasi (BMB) memadati halaman parlemen daerah, membawa satu pesan keras, pembangunan di Kota Patriot sedang sakit parah.
Di hadapan wakil rakyat, BMB membacakan “rapor merah” yang menelanjangi dugaan busuknya tata kelola proyek, tumpulnya hukum lingkungan, serta kegagalan konstruksi yang berpotensi merugikan uang rakyat miliaran rupiah.
Lelang Rp70 Miliar Diduga Dikuasai “Geng Lama”
Isu paling menyengat datang dari proyek building management lima gedung pemerintahan senilai fantastis, mencapai Rp70 miliar. Koordinator aksi, Rifky Nur, menyebut lelang tersebut sarat kejanggalan dan beraroma monopoli.
“Pemenangnya itu-itu saja. Polanya berulang. Kami menduga ada konsorsium terselubung yang mengatur siapa dapat proyek. Ini bukan kompetisi sehat, ini arisan berjubah lelang,” tegas Rifky.
BMB mendesak DPRD membuka audit total dan memeriksa potensi permainan kotor yang diduga dibiarkan bertahun-tahun tanpa sentuhan pengawasan serius.
Kali Cikeas Dicemari, DLH Dinilai Tumpul
Tak berhenti di anggaran, BMB juga menyeret Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi ke meja kritik. Kasus pembuangan limbah pabrik bakso ke Kali Cikeas di wilayah Jatirangga disebut sebagai potret nyata mandulnya penegakan hukum.
Ironisnya, kasus yang mencuat sejak 2023 itu hingga kini belum berujung sanksi tegas. Limbah tetap mengalir, sungai tetap tercemar, dan pelaku seolah kebal hukum.
“Kalau dua tahun tidak ditindak, jangan sebut ini kelalaian. Ini patut diduga ada permainan. Ada yang melindungi,” tuding Rifky lantang.
Turap Ambruk, Proyek Asal Jadi
Sorotan terakhir mengarah pada proyek turap kali yang dikerjakan CV Arahji Business. BMB menyebut proyek tersebut gagal total. Turap ambruk sebelum berfungsi, diduga akibat kesalahan desain fatal dan minim pengawasan teknis.
Struktur turap yang terlalu tegak dinilai tak sanggup menahan tekanan air hujan. Akibatnya, proyek berubah dari solusi menjadi masalah baru.
“Ini bukti proyek asal jadi. Kontraktor lolos tender, pengawasan lemah, rakyat yang menanggung akibatnya,” ujar Rifky.
Ultimatum untuk DPRD
BMB menegaskan, aksi ini bukan sekadar unjuk rasa simbolik. Mereka menuntut DPRD Kota Bekasi segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), memanggil dinas terkait, dan membuka seluruh dokumen lelang ke publik.
“Kami akan terus turun ke jalan sampai ada transparansi dan sanksi nyata. DPRD jangan cuma jadi penonton,” tutup Rifky.
Aksi ini menjadi alarm keras: di penghujung 2025, kepercayaan publik terhadap birokrasi Kota Bekasi berada di titik nadir. Jika DPRD tetap diam, bukan tak mungkin gelombang protes berikutnya akan lebih besar dan lebih panas. ***
