LAMPUNG TIMUR — Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Desa Penyangga Taman Nasional Way Kambas (TNWK) menggelar aksi unjuk rasa di Balai TNWK, Lampung Timur, Selasa pagi (13/11/2026). Aksi ini menjadi luapan panjang konflik manusia dan gajah yang tak kunjung berujung, bahkan telah menelan korban jiwa.
Massa bergerak long march menuju Balai TNWK sambil membawa poster-poster bernada protes dan sindiran keras. Di antaranya bertuliskan: “Stop Konflik Gajah dan Manusia,” “Kami Tidak Memusuhi Gajah, Kami Hanya Ingin Melindungi Ladang,” hingga “Jika TNWK Gagal Konservasi, Pulangkan Gajah ke Asalnya.”
Yang paling menyentuh, massa mengusung foto almarhum Darusman, Kepala Desa Braja Asri, yang tewas akibat serangan gajah liar Way Kambas saat berupaya menggiring satwa tersebut keluar dari lahan pertanian warga pada akhir Desember 2025. Foto itu menjadi simbol bahwa konflik ini bukan sekadar statistik, tetapi soal nyawa.
“Kawan-kawan, kami datang ke sini bukan untuk ribut. Kami datang untuk menuntut keadilan. Tanaman kami dirusak, mata pencaharian kami dihancurkan,” teriak salah satu orator di tengah massa.
Orator lain menyebut konflik antara gajah Way Kambas dan masyarakat desa penyangga telah berlangsung puluhan tahun tanpa solusi nyata.
“Kami lahir sudah berkonflik dengan gajah. Orang tua kami jadi korban, kepala desa kami jadi korban. Kami tidak ingin giliran kami berikutnya. Ladang kami diinjak, tanaman kami dihabiskan,” ujarnya lantang.
Massa menegaskan, tuntutan mereka sederhana namun mendasar: hentikan konflik manusia dan gajah sekarang, bukan nanti.
“Kami minta konflik ini dihentikan. Bukan dengan seminar, bukan dengan rencana di atas kertas. Kami minta konflik gajah dihentikan mulai malam ini,” kata orator lainnya.
Di balik teriakan itu, terselip satire getir yang menohok pengelola kawasan konservasi.
“Setiap malam kami habiskan uang beli mercon untuk mengusir gajah. Itu uang dari mana? Dari ladang yang sudah hancur? Dari hasil panen yang sudah diinjak?” sindir seorang petani, disambut sorak massa.
Mereka juga mempertanyakan keberadaan dan kinerja pengelola TNWK.
“Di mana kalian para pengurus taman nasional? Apa yang kalian kerjakan? Kami dengar terus kalimat ‘sedang diusahakan’. Sudah puluhan tahun diusahakan, tapi satu bukti pun tak ada,” teriak massa.
Bagi warga, konservasi yang ideal bukan sekadar melindungi satwa, tetapi juga menjamin keselamatan manusia yang hidup berdampingan dengan kawasan hutan.
“Kami butuh tindakan, bukan janji manis. Kami butuh keamanan, bukan rencana tanpa realisasi. Tanaman kami hancur, tidak ada ganti rugi. Kalau ini disebut konservasi, kami hanya kebagian risikonya,” ujar perwakilan aksi.
Aksi unjuk rasa ini mendapat pengamanan ketat dari Polres Lampung Timur dan Kodim 0429/Lampung Timur. Kapolres Lampung Timur AKBP Heti Patmawati mengapresiasi jalannya aksi yang berlangsung tertib.
“Kami mengawal agar aspirasi dapat disampaikan dengan aman. Silakan sampaikan orasi dan keluh kesah dengan tertib,” ujarnya.
Senada, Dandim 0429/Lamtim Letkol Danang Setiaji meminta massa tetap menjaga ketertiban selama aksi berlangsung.
Di akhir aksi, seorang petani menutup dengan kalimat yang terdengar sederhana, namun sarat makna:
“Bismillah. Kami hanya ingin kepastian. Kami petani, bukan penjaga kebun binatang. Kami ingin hidup, bertani, dan pulang ke rumah tanpa dihantui gajah setiap malam.”
Aksi ini menjadi pengingat keras bahwa konflik Way Kambas bukan hanya soal satwa liar, tetapi juga soal keberpihakan negara pada warganya. Ketika gajah dilindungi undang-undang, siapa yang melindungi petani?.***
