WawaiNEWS.ID – Reza Pahlavi, putra terakhir Shah Iran yang hidup di pengasingan, menyerukan dukungan penuh komunitas internasional untuk membantu para demonstran menggulingkan pemerintahan Iran.
Ia menegaskan kejatuhan Republik Islam “bukan lagi soal jika, melainkan kapan”, seiring gelombang protes yang terus meluas di berbagai kota Iran.
Dalam konferensi pers Jumat (16/1/2026), di Washington, Pahlavi mendesak dunia internasional menargetkan kepemimpinan Garda Revolusi Iran, yang disebutnya sebagai mesin utama represi.
Ia mendorong tekanan ekonomi, pengusiran diplomat Iran, serta penyediaan internet satelit agar rakyat Iran tetap terhubung di tengah pemadaman komunikasi yang hampir total.
Kelompok HAM melaporkan lebih dari 2.600 demonstran tewas akibat tindakan aparat, meski pemerintah Iran membantah dan menyebut protes sebagai kerusuhan yang didukung pihak asing.
Di tengah meningkatnya ketegangan, Amerika Serikat dan sekutunya mulai mengambil langkah pencegahan di kawasan, sementara Pahlavi menegaskan rezim Teheran pada akhirnya akan tumbang—dengan atau tanpa
Menurut Pahlavi, langkah tegas terhadap struktur komando dan kendali Garda Revolusi justru berpotensi menyelamatkan nyawa, bukan memperbanyak korban.
Ia bahkan mengusulkan apa yang ia sebut sebagai “serangan bedah” istilah yang lazim dalam diplomasi keras untuk melumpuhkan pusat kekuatan represif tanpa menjerumuskan Iran ke dalam perang terbuka.
Gelombang protes yang melanda Iran sejak 28 Desember lalu awalnya dipicu tekanan ekonomi, namun dengan cepat bermetamorfosis menjadi tuntutan terbuka untuk mengakhiri kekuasaan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Hosseini Khamenei.
Laporan kelompok hak asasi manusia menyebut lebih dari 2.600 demonstran tewas akibat tindakan aparat keamanan, angka yang dibantah pemerintah Iran dengan menyebut aksi-aksi tersebut sebagai “kerusuhan yang disponsori musuh asing”.
Di tengah narasi saling bertolak belakang itu, Pahlavi muncul sebagai salah satu figur oposisi paling vokal meski bukan tanpa kontroversi di tengah lanskap oposisi Iran yang terfragmentasi.
Ia mengklaim sebagian aparat keamanan mulai menolak perintah represif, sementara Teheran, menurutnya, justru mengandalkan milisi asing untuk menekan gelombang perlawanan rakyatnya sendiri.
Klaim tersebut muncul bersamaan dengan hampir totalnya pemadaman internet dan komunikasi di Iran, sebuah strategi klasik rezim yang, ironisnya, kerap disebut sebagai upaya menjaga “stabilitas nasional”.
Namun, video-video yang beredar di media sosial menunjukkan para pengunjuk rasa kembali turun ke jalan-jalan Teheran pada Sabtu (10/1/2026), meski risiko kekerasan meningkat dan akses ke dunia luar semakin dibatasi.
Selain menekan Garda Revolusi, Pahlavi mendesak komunitas internasional memperketat sanksi ekonomi, mengusir diplomat Iran, menuntut pembebasan seluruh tahanan politik, serta menyediakan akses internet satelit seperti Starlink dan sistem komunikasi aman lainnya agar rakyat Iran dapat kembali terhubung dengan dunia.
“Rakyat Iran sudah mengambil risiko terbesar di lapangan. Kini giliran dunia membuktikan apakah nilai-nilai demokrasi hanya slogan atau komitmen nyata,” kata Pahlavi.
Ia menegaskan rezim Iran pada akhirnya akan runtuh, dengan atau tanpa bantuan luar, namun dukungan internasional dapat mempercepat proses itu dan mengurangi jumlah korban.
Pahlavi menolak mengonfirmasi laporan mengenai kontak langsung dengan pejabat senior Amerika Serikat. Namun ia menyatakan keyakinannya bahwa Presiden AS Donald Trump akan menepati janjinya untuk mendukung rakyat Iran.
Sebelumnya, Trump memperingatkan Teheran agar tidak mengeksekusi demonstran, seraya mengancam “tindakan sangat keras” jika hal itu terjadi meski tetap membuka kemungkinan opsi militer.
Di Teheran, peringatan Trump dibalas dengan retorika keras. Ketua Parlemen Iran menyebut Israel serta pangkalan militer dan jalur pelayaran Amerika Serikat di kawasan sebagai “target sah” jika Washington melancarkan serangan.
Seiring meningkatnya ketegangan, Amerika Serikat dan Inggris dilaporkan mulai mengurangi personel di Pangkalan Udara Al-Udeid, Qatar, yang disebut sebagai langkah pencegahan.
Di luar isu Iran, dinamika geopolitik global juga diwarnai manuver kontroversial dari Washington. Seorang anggota Kongres Partai Republik mengajukan rancangan undang-undang yang mendukung aneksasi sebuah pulau, sementara Utusan Trump untuk Greenland, Jeff Landry, menyarankan AS bernegosiasi langsung dengan para pemimpin Greenland, alih-alih Denmark.
“Amerika Serikat selalu datang sebagai mitra,” kata Landry kepada Fox News, sembari menegaskan AS mewakili kebebasan, kekuatan ekonomi, dan perlindungan klaim yang, bagi sebagian pihak, terdengar idealistis di tengah eskalasi konflik global.
Sementara itu, bagi rakyat Iran, pertanyaannya tetap sama: berapa lama lagi dunia akan berdiskusi, sebelum sejarah di jalanan Teheran menentukan jawabannya sendiri.***
