JAMBI – Ruang kelas yang seharusnya dipenuhi pelajaran dan etika mendadak berubah fungsi menjadi arena adu jotos.
Di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur, konflik antara guru dan siswa bukan hanya memukul wibawa pendidikan, tapi juga mengantarkannya langsung ke meja penyidik.
Mediasi kalah cepat dari emosi, musyawarah tumbang oleh laporan polisi.
Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pun angkat suara dengan nada penyesalan. Pelaksana Tugas Kadisdik Jambi, Umar, menyebut pihaknya sudah mencoba meredam konflik lewat jalur kekeluargaan.
Pertemuan lintas unsur Forkopimcam telah digelar, kesepakatan damai sempat dibicarakan. Namun rupanya, damai hanya singgah sebentar.
Setelah itu, laporan polisi berjalan disusul laporan balasan. Sekolah pun resmi naik kelas, dari institusi pendidikan menjadi objek perkara hukum.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ikut prihatin. Lembaga ini menilai membawa konflik guru dan siswa ke jalur pidana hanya akan memperpanjang drama tanpa menyelesaikan substansi. “Kalau masuk ranah hukum, ceritanya panjang.
Ada kalah dan menang, tapi pendidikan selalu jadi pihak yang kalah,” ujar Komisioner KPAI, Aris Adi Leksono.
KPAI menegaskan, peran dinas pendidikan dan orang tua mestinya menjadi penyangga terakhir sebelum sekolah runtuh oleh ego.
Peristiwa ini menjadi ironi telanjang dunia pendidikan: ketika guru dan murid saling lapor, nilai-nilai dialog dan keteladanan tertinggal di lorong sekolah.
Jika konflik kecil saja harus diselesaikan dengan pasal pidana, maka jangan heran bila generasi mendatang lebih hafal nomor laporan polisi ketimbang pelajaran budi pekerti.***
