TANGAMUS – Kesabaran warga Pekon Banjar Negeri, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, akhirnya resmi habis masa berlakunya. Senin (19/1/2026), puluhan masyarakat turun ke jalan menggelar aksi moral dan damai, menuntut audit total BUMDes dan Dana Desa (ADD/DD) tahun anggaran 2022–2024 yang dinilai penuh tanda tanya dan miskin keterbukaan.
Aksi ini bukan sekadar jalan santai sambil berorasi. Massa bergerak menyisir tiga titik strategis: Kantor Pekon Banjar Negeri, Kantor Kecamatan Gunung Alip, hingga target awal Kantor Inspektorat Kabupaten Tanggamus.
Namun sebelum massa benar-benar “bertamu”, Inspektorat memilih langkah cepat menjemput bola dengan hadir langsung di kantor kecamatan.
Bahasa sederhananya: sebelum warga datang ramai-ramai, pengawas lebih dulu muncul di TKP.
Aksi dipimpin Joni Saputra, koordinator lapangan sekaligus tokoh masyarakat setempat. Dalam orasinya, Joni menegaskan bahwa aksi ini bukan drama politik atau kepentingan pribadi, melainkan teriakan kolektif warga yang merasa dikelabui.
“Kami tidak datang cari ribut. Kami datang cari kejelasan. Dana desa itu uang rakyat, bukan uang yang bisa disimpan di laci dan dibuka kalau sudah ramai,” tegas Joni, disambut sorak massa.
Sorotan warga tertuju pada pengelolaan BUMDes dan Dana Desa selama tiga tahun anggaran yang dinilai tak pernah dipaparkan secara terbuka.
Sejumlah proyek fisik pun dipertanyakan karena nihil papan informasi, tanpa prasasti, tanpa keterangan seolah proyek muncul begitu saja seperti sulap.
Perwakilan warga lainnya, Novi Saputra, menyebut kecurigaan masyarakat bukan tanpa alasan. Menurutnya, warga sama sekali tidak pernah menerima laporan rinci penggunaan anggaran, termasuk pada rehabilitasi balai pekon.
“Tidak ada prasasti, tidak ada rincian anggaran, tidak ada penjelasan. Kalau semua beres dan bersih, kenapa harus gelap-gelapan?” kata Novi dengan nada satir tajam.
Aksi ini mendapat pengamanan serius. Sebanyak 72 personel gabungan Polres Tanggamus dan Polsek Talangpadang diterjunkan, dipimpin Kabag Ops Yoffi, didampingi para Kasat dan jajaran Polsek. Aparat berjaga memastikan aksi tetap kondusif, meski tensi massa sempat memanas.
“Kami fokus menjaga agar aspirasi masyarakat tersampaikan dengan aman dan tertib,” ujar perwakilan kepolisian di lokasi.
Tekanan publik akhirnya membuat Inspektorat Kabupaten Tanggamus angkat suara. Ruslan, Irban I Inspektorat, memastikan seluruh tuntutan warga akan diproses sesuai mekanisme pengawasan.
“Aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di hadapan massa.
Sementara itu, Carfi, Kepala Pekon Banjar Negeri, menyatakan siap menghadapi audit. Namun pernyataan singkat itu belum cukup meredam kekecewaan warga yang telanjur kehilangan kepercayaan.
“Saya siap diaudit. Semua anggaran telah dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi serta aturan yang berlaku,” kata Carfi.
Bagi warga, pernyataan siap diaudit belum berarti apa-apa tanpa bukti dan keterbukaan. Mereka menegaskan tidak akan berhenti sampai audit benar-benar dilakukan, dibuka ke publik, dan hasilnya diumumkan secara transparan.
Aksi Banjar Negeri menjadi tamparan keras bagi pemerintahan pekon dan alarm nyaring bagi aparat pengawas daerah. Pesannya jelas, warga masih waras, kontrol sosial masih hidup, dan uang rakyat tak lagi bisa disembunyikan di balik meja rapat dan kalimat normatif.
Karena bagi masyarakat Banjar Negeri, diam adalah kalah, dan hari ini mereka memilih bersuara.***
