CIREBON – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mulai serius membaca arah zaman. Ketika jumlah lansia terus menanjak dan keluarga kian kewalahan, solusi lama tak lagi cukup. Maka lahirlah strategi baru, mencetak caregiver profesional, bukan sekadar pengasuh dadakan, untuk pasar dalam negeri hingga internasional terutama Jepang, negara dengan penduduk lanjut usia lebih banyak daripada anak muda.
Bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pemprov Jabar memfokuskan peningkatan kompetensi pengasuh sebagai jawaban atas krisis perawatan lansia yang selama ini nyaris tak terlihat, namun sangat nyata.
Data berbicara lugas. Pada 2024, persentase lansia di Jawa Barat telah mencapai 11,25 persen atau sekitar 5,3 juta jiwa. Di beberapa daerah seperti Sumedang, Kuningan, dan Majalengka, angkanya bahkan melampaui 17 persen. Artinya, di wilayah-wilayah tersebut, satu dari enam penduduk adalah lansia dan tentu saja, tidak semua memiliki keluarga yang siap, apalagi terlatih, untuk merawat.
Ironisnya, hingga kini lebih dari 80 persen perawatan lansia di Indonesia masih dibebankan pada keluarga tanpa pelatihan memadai. Lansia dirawat dengan niat baik, tapi sering tanpa pengetahuan. Akibatnya, yang terjadi bukan perawatan bermartabat, melainkan sekadar “menjaga agar tetap hidup”.
“Ini bukan soal kurang sayang, tapi kurang kompetensi,” ujar Hana Riana Permatasari, Peneliti Ahli Pertama BP2D Provinsi Jawa Barat. Pernyataan ini sederhana, tapi menohok.
Menjawab persoalan tersebut, BP2D menggelar kegiatan “Tindak Lanjut Nota Kesepakatan Sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan BRIN” di SMK Negeri 1 Mundu, Cirebon, Rabu (21/1/2026). Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya transformasi besar di sektor perawatan.
Targetnya jelas: menggeser peran Pekerja Migran Indonesia dari sektor domestik (house maid) menuju tenaga profesional bersertifikat (care worker). Dari pekerjaan berbasis perintah, menuju profesi berbasis kompetensi.
Kawasan Metropolitan Rebana meliputi Cirebon, Subang, Majalengka, Indramayu, Sumedang, dan Kuningan diproyeksikan sebagai motor utama penyedia tenaga kerja terampil. Saat ini saja, terdapat 33 SMK di kawasan tersebut yang memiliki konsentrasi keahlian Asisten Keperawatan dan Caregiver. Tinggal satu hal yang selama ini hilang, standar yang jelas dan perlindungan yang tegas.
Karena itu, langkah strategis pun disiapkan. Pemprov Jabar dan BRIN akan menyusun Perda atau Pergub yang mengatur standar kompetensi, sertifikasi, serta perlindungan kerja pengasuh. Tidak lagi bekerja “berdasarkan kebiasaan”, tapi berlandaskan regulasi.
Selain itu, para pengasuh akan memperoleh sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Kompetensi dipercepat melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Caregiver, serta perluasan Tempat Uji Kompetensi (TUK) di wilayah Pantura agar sertifikasi tidak hanya mudah diakses, tapi juga terjangkau.
Pendidikan formal di SMK pun tak dibiarkan berjalan sendiri. Kurikulumnya akan diintegrasikan dengan jalur pelatihan cepat melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Singkatnya, siapa pun yang ingin menjadi pengasuh profesional, tak perlu lagi belajar lewat trial and error di rumah orang lain.
Melalui kolaborasi ini, Jawa Barat menargetkan diri sebagai center of excellence ekonomi perawatan global. Sebuah ambisi besar, tapi relevan. Sebab di saat negara lain kekurangan tenaga perawat lansia, Indonesia khususnya Jawa Barat justru memiliki bonus demografi terlatih.
Pada akhirnya, program ini bukan hanya tentang ekspor tenaga kerja. Ini tentang memastikan lansia di negeri sendiri tidak lagi dirawat seadanya, dan pengasuh tidak lagi dipandang sebagai “pembantu”, melainkan profesi bermartabat dengan keahlian yang diakui dunia.
Kalau dirawat dengan benar, menua bukan beban. Yang selama ini membebani hanyalah sistem yang terlalu lama membiarkan perawatan berjalan tanpa standar. ***
