JAKARTA – Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), satu nama kembali mengemuka kuat dalam bursa Rais Aam PBNU: Prof. Dr. KH Said Aqil Siradj. Di tengah riuh wacana dan manuver menjelang muktamar, Said Aqil tampil bukan sebagai figur yang sekadar dikenal, melainkan sebagai standar kelayakan itu sendiri ulama alim, faqih, matang secara spiritual, dan teruji memimpin jam’iyah terbesar di dunia.
Bagi banyak kiai, memilih Rais Aam bukan soal regenerasi atau popularitas, melainkan menjaga marwah Syuriyah agar tetap berada di tangan yang sudah selesai dengan dirinya sendiri.
Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), satu kursi kembali menjadi pusat perhatian: Rais Aam PBNU. Bukan kursi empuk kekuasaan, melainkan kursi paling berat bebannya—karena di sanalah marwah, arah, dan kompas moral jam’iyah NU dipertaruhkan.
Di NU, Rais Aam bukan jabatan seremonial apalagi ajang adu pamor. Ia adalah otoritas tertinggi Syuriyah, penentu kebijakan strategis, sekaligus simbol kewibawaan ulama di tengah pusaran dinamika nasional dan global. Maka, memilih Rais Aam dengan logika popularitas jelas keliru apalagi jika hanya bermodal viral dan baliho.
Pengasuh Ponpes Bina Insan Mulia Cirebon, KH Imam Jazuli, menegaskan bahwa pemilihan Rais Aam harus kembali ke rel konstitusi NU, yakni AD/ART dan mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa).
“Dalam struktur NU, Rais Aam bukan jabatan administratif. Ia simbol marwah, pemimpin spiritual, sekaligus pengambil kebijakan strategis. Jadi yang penting bukan siapa orangnya, tapi apakah ia memenuhi kriteria,” tegasnya, Minggu (25/1/2026).
KH Imam Jazuli merinci, sedikitnya ada empat pilar utama yang wajib dimiliki Rais Aam PBNU:
alim, faqih, zahid, serta berwibawa dan berpengalaman dalam organisasi. Pilar ini tidak berdiri sendiri, tetapi diperkuat oleh nilai muru’ah (integritas moral), futuwwah (kelapangan jiwa), dan muharrikan kemampuan menjadi penggerak.
“Kalau kriteria ini dipakai secara objektif, bukan emosional apalagi politis, maka figur yang paling lengkap ya terlihat jelas,” ujarnya.
Berdasarkan parameter tersebut, KH Imam Jazuli menilai Prof. Dr. KH Said Aqil Siradj sebagai figur yang paling memenuhi syarat untuk memimpin Syuriyah NU ke depan.
“KH Said Aqil itu paket lengkap bukan karbitan, bukan pula produk momentum,” katanya.
Dari sisi keilmuan, KH Said Aqil dikenal sebagai ulama alim dan faqih, dengan latar pendidikan di Universitas Ummul Qura, Mekkah, serta penguasaan mendalam atas khazanah Islam klasik dan pemikiran kontemporer. Ia bukan hanya membaca kitab, tetapi juga memahami konteks zaman.
Dalam dimensi spiritual, ia dinilai memiliki karakter zahid tidak melekat pada ambisi duniawi, meskipun memiliki akses dan kapasitas kekuasaan. Sebuah kualitas yang justru langka di era ketika jabatan sering dianggap tujuan, bukan amanah.
Pengalaman KH Said Aqil sebagai Ketua Umum PBNU dua periode (2010–2021) menjadi modal yang tak bisa diabaikan. Ia dinilai memahami NU secara struktural, ideologis, dan kultural.
“Beliau bukan cuma hafal AD/ART, tapi pelaku sejarah modernisasi NU. Tahu bagaimana mengelola jam’iyah sebesar NU tanpa keluar dari khittah 1926,” ujar Kiai Imam Jazuli.
Di bawah kepemimpinannya, NU mendorong kemandirian organisasi melalui penguatan pendidikan tinggi, rumah sakit, hingga jejaring internasional sebuah visi jangka panjang yang tidak instan, apalagi populis.
KH Said Aqil juga dinilai berhasil membawa Islam moderat ala NU ke panggung global. Sikap konsistennya dalam menjaga NKRI, melawan ekstremisme, dan merawat kebhinekaan dipandang sebagai wujud nyata muru’ah dan futuwwah seorang Rais Aam.
“Muktamar ke-35 NU butuh Rais Aam yang matang secara ilmu, pengalaman, dan visi. Bukan yang masih belajar di tengah jalan,” tegas KH Imam Jazuli.
Ia menutup dengan satu kalimat yang terdengar sederhana, tapi sarat makna strategis:
“Dengan rekam jejak nasional dan internasional, KH Said Aqil Siradj adalah standar emas Rais Aam PBNU. Menempatkannya sebagai Rais Aam bukan nostalgia, tapi langkah strategis agar NU tetap menjadi jangkar stabilitas nasional dan kompas moral umat.”
Pesannya jelas Rais Aam bukan soal siapa paling ramai disebut, tapi siapa paling layak memikul amanah. Dan dalam konteks itu, NU ditantang untuk setia pada tradisinya sendiri: memilih ulama dengan ukuran ilmu, akhlak, dan kebijaksanaan, bukan sekadar sorak-sorai.***
