BEKASI — Bukan cuma lubang jalan yang bikin pengguna jalan tersentak di Jalan Raya Ispi–Pulo Timaha, Desa Kedung Jaya, Kecamatan Babelan, Jumat (30/1/2026). Kali ini, aroma busuk dari tumpukan sampah ikut menyergap hidung tajam, menusuk, dan tak mengenal jam kerja.
Sampah berserakan di sepanjang ruas jalan, sebagian dibuang di pinggir kali, seolah sungai dijadikan tempat sampah darurat. Ironisnya, ini terjadi di jalur lalu lintas aktif yang setiap hari dilalui warga, pekerja, hingga anak sekolah.
“Mohon kesadarannya. Biasanya orang perumahan yang lewat sini, jangan buang sampah sembarangan di pinggir kali. Selain mengganggu aktivitas, baunya menyengat sekali,” keluh salah satu pengguna jalan.
Keluhan itu bukan tanpa alasan. Saat siang hari baunya menusuk, malam hari situasinya lebih rawan gelap, sepi, dan menjadi lokasi favorit pembuangan sampah ilegal.
Warga Minta Negara Hadir, Minimal dalam Bentuk Spanduk
Pengguna jalan dan warga sekitar meminta aparatur Kecamatan Babelan hingga petugas DLH UPT 1 Babelan segera turun tangan. Jika solusi besar masih menunggu rapat, warga berharap langkah kecil setidaknya segera dilakukan.
“Minimal pasang spanduk ‘Dilarang Buang Sampah’. Kalau bisa CCTV dan penerangan jalan. Jangan diabaikan, ini demi kesehatan dan keselamatan,” ujar warga lainnya.
Permintaan itu terdengar sederhana. Bahkan nyaris terlalu sederhana untuk ukuran sebuah daerah yang setiap hari bergelut dengan ribuan ton sampah.
Darurat Sampah Bekasi: 2.000 Ton per Hari, Terangkut Tak Sampai Separuh
Masalah di Babelan bukan kasus tunggal. Kabupaten Bekasi saat ini berada dalam kondisi darurat sampah. Pada akhir 2025, timbunan sampah disebut menembus 2.000 ton per hari. Ironisnya, kemampuan angkut pemerintah daerah baru sekitar 800 ton per hari.
Sisanya? Menumpuk di TPA Burangkeng, yang kondisinya sudah kritis, rawan longsor, dan kerap jadi langganan keluhan warga.
Sampah yang tak tertangani di hulu akhirnya mencari jalan sendiri ke pinggir jalan, ke sungai, ke permukiman.
Sebelumnya, sebuah video yang beredar luas memperlihatkan ketegangan saat Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi melakukan sidak ke salah satu TPS. Adu argumen terjadi setelah pengelola TPS menolak kehadiran rombongan DPRD dan pemerintah setempat.
Sidak itu merupakan tindak lanjut atas laporan warga yang menolak keberadaan TPS di lingkungan permukiman mereka.
Ketegangan kembali terjadi saat Komisi III DPRD sidak ke TPS berbasis incinerator di Perumahan Taman Kebalen Indah, Kecamatan Babelan, Senin (19/1). Masalah sampah, rupanya, tak hanya membakar lingkungan tapi juga emosi.
Pemkab Bekasi sendiri telah melarang praktik pembakaran sampah, baik di perumahan maupun kawasan proyek. Kebijakan ini ditegaskan demi menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Namun di lapangan, larangan sering kali berakhir di papan pengumuman. Sampah tetap ada, solusi tak kunjung nyata, dan warga kembali menjadi pihak yang menanggung bau, penyakit, dan risiko lingkungan.
Di Babelan hari ini, sampah bukan sekadar persoalan kebersihan. Ia adalah cermin: tentang rendahnya kesadaran warga, tentang lambannya respons negara, dan tentang kota yang kewalahan menampung sisa-sisa kehidupan warganya sendiri.
Sampah itu diam. Tapi baunya bicara banyak.***
