JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Agenda utama pertemuan itu adalah menjelaskan alasan pemerintah membawa Indonesia bergabung ke Board of Peace atau Dewan Perdamaian sebuah langkah diplomatik yang belakangan memantik perbedaan pandangan di ruang publik.
Pemerintah mengakui, keputusan tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh semua pihak. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pertemuan ini digelar bukan untuk meredam kritik, melainkan untuk meluruskan persepsi yang dinilai belum utuh sebagaimana dilansir Wawai News.
“Bukan resistensi, ya. Mungkin masih ada perbedaan pandangan karena belum tersampaikan secara lengkap apa yang melandasi keputusan Bapak Presiden dan pemerintah, termasuk poin-poin yang diatur dalam Board of Peace,” ujar Prasetyo sebelum pertemuan.
Menurut Prasetyo, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian membawa sejumlah konsekuensi dan komitmen yang perlu dijelaskan secara terbuka, terutama kepada kelompok masyarakat yang memiliki perhatian besar terhadap isu keumatan dan geopolitik global.
Ia menilai, ruang dialog dengan ormas Islam menjadi penting agar kebijakan strategis negara tidak berhenti sebagai keputusan elitis, tetapi dipahami sebagai langkah politik luar negeri yang memiliki pijakan dan tujuan jelas.
“Forum ini menjadi kesempatan bagi Bapak Presiden untuk menyampaikan langsung poin-poin tersebut, dengan harapan bisa diterima dan dimengerti oleh semua pihak,” katanya.
Pertemuan tersebut dihadiri sekitar 40 orang, terdiri atas pimpinan ormas Islam, pengasuh pondok pesantren, serta sejumlah tokoh Muslim nasional.
Kehadiran mereka mencerminkan upaya Istana merangkul suara akar rumput sebelum polemik berkembang lebih jauh.
Meski demikian, langkah pemerintah bergabung ke Dewan Perdamaian tetap menyisakan pertanyaan publik, sejauh mana posisi Indonesia dalam forum tersebut, apa implikasi politiknya, dan apakah keanggotaan itu benar-benar sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dijunjung.
Di tengah diplomasi yang kian dinamis, Istana tampaknya memilih jalur dialog. Setidaknya, agar isu perdamaian tidak justru melahirkan kegaduhan di dalam negeri.***
