LAMPUNG TIMUR – Kunjungan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo ke Desa Kali Pasir, Way Bungur, Lampung Timur, Kamis (5/2/2026), disambut bukan hanya oleh pejabat daerah tetapi juga oleh hujan komentar pedas netizen. Bagi warganet, kedatangan negara kali ini terasa cepat, namun tetap menyisakan satu pertanyaan klasik: kenapa harus viral dulu baru bergerak?
Atensi langsung Presiden RI Prabowo Subianto akhirnya membawa Menteri PU Dody Hanggodo menjejakkan kaki di Desa Kali Pasir, wilayah yang selama bertahun-tahun dikenal bukan karena prestasi, melainkan karena pelajar yang harus menyeberangi sungai dengan getek demi bisa bersekolah.
Dalam peninjauan lapangan, Menteri Dody mengungkap bahwa persoalan di Kali Pasir bukan sekadar jembatan putus, melainkan paket lengkap masalah infrastruktur mulai dari kondisi sungai hingga proyek jembatan yang mangkrak nyaris satu dekade.
“Ini sudah bertahun-tahun mangkrak, mungkin delapan atau sepuluh tahun. Awalnya saya kira hanya jembatan, ternyata sungainya juga bermasalah. Jadi semuanya harus dibereskan,” ujar Dody.
Ia pun meminta jajarannya bergerak cepat merancang pembangunan jembatan permanen sebagai solusi jangka panjang, demi keselamatan masyarakat dan ratusan pelajar yang selama ini menjadikan perahu kayu sebagai “transportasi sekolah”.
Namun, di luar pagar lokasi peninjauan, suara publik justru jauh lebih lantang dan lebih pedas.
Di kolom komentar akun Facebook Diskominfo Lampung Timur, netizen meluapkan kekecewaan yang sudah lama dipendam. Mulai dari tudingan pahlawan kesiangan, sindiran pencitraan, hingga kekhawatiran klasik soal korupsi anggaran.
“Gerak cepat setelah viral, datang bak pahlawan kesiangan cari muka. Coba kalau nggak viral, pasti tetap saja,” tulis akun Rudi Setiawan, sembari mendesak agar proyek jembatan mangkrak bernilai puluhan miliar diusut tuntas.
Nada lebih sarkastik muncul dari Mida Agustina yang menulis, “Kok nggak diguling aja kapalnya pas dinaikin rame-rame, biar ngerasain penderitaan rakyat.”
Netizen lain mempertanyakan efektivitas kunjungan pejabat berombongan.
“Rame amat, orang satu aja cukup, yang penting hasilnya jembatan jadi,” tulis Hero Sancaka.
Soal solusi sementara berupa kapal penyeberangan pun tak luput dari kritik. Jariyah mengingatkan bahwa warga justru terbebani biaya, “Kalau naik kapal warga harus bayar Rp20 ribu pulang-pergi.”
Kekhawatiran dana proyek “disunat” juga menjadi benang merah komentar publik. “Uangnya jangan dikorupsi,” tulis Roma Kelapa singkat tapi menohok.
Sementara Rahmad Villa lebih frontal, “Para tikus sudah mulai ancang-ancang makan dana alokasi.”
Di sisi lain, sebagian warga masih memilih berharap. Ridwan Sururi dan Suheng Suheng menuliskan doa agar proyek benar-benar terealisasi, bukan sekadar berhenti di baliho, dokumentasi, dan berita kunjungan.
Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah kembali menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur berskala besar tidak bisa ditangani sendiri oleh pemerintah kabupaten.
Menurutnya, Pemkab Lampung Timur telah berkoordinasi dengan TNI untuk membangun jembatan afirmasi sementara secara gotong royong sambil menunggu pembangunan jembatan permanen oleh pemerintah pusat.
Namun bagi netizen, penjelasan itu terdengar familiar bahkan terlalu familiar.
“Apakah bupati dan wakilnya dipilih rakyat atau hibahan?” sindir Supomo.
Sementara akun Willie Jahja merangkum pesimisme publik dengan kalkulasi telak: mulai dari rapat, usulan, pemangkasan anggaran, hingga pengerjaan total waktu tunggu bisa tembus satu dekade lagi.***
