JAKARTA – Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyalakan alarm keras bagi dunia jurnalistik Indonesia. Di tengah industri pers yang sedang megap-megap secara ekonomi, ia mengingatkan satu hal yang tak boleh ikut “dirumahkan”: keberpihakan pada suara rakyat kecil.
Komaruddin menyadari betul kondisi pers hari ini tak sedang baik-baik saja. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), penurunan iklan, hingga tekanan bisnis menjadi realitas pahit yang dirasakan hampir di semua ruang redaksi. Namun, menurutnya, kesulitan ekonomi tak boleh mengikis kepekaan nurani pers.
“Problem pers sekarang memang soal bertahan hidup. PHK terjadi di mana-mana, itu nyata. Tapi kepedulian pada nasib rakyat yang terpinggirkan harus tetap disuarakan, bahkan lebih sering. Ini alarm,” kata Komaruddin, Minggu (8/2/2026).
Pernyataan itu mengemuka setelah publik diguncang kasus bunuh diri seorang siswa sekolah dasar yang diduga tak mampu membeli alat tulis.
Sebuah tragedi yang menampar banyak pihak termasuk negara, sistem, dan tentu saja ruang pemberitaan.
Komaruddin menyinggung realitas getir dalam lanskap keadilan sosial Indonesia yang kerap berjalan mengikuti algoritma popularitas.
“Sekarang ada ungkapan: no viral, no justice. Kalau ramai, baru diperhatikan. Kalau cuma satu, nanti dilupakan,” ujarnya, dengan nada getir yang sulit dibantah.
Ia menilai persoalan tersebut bukan sekadar kasus individual, melainkan potret kemiskinan struktural yang terus berulang.
Menurutnya, struktur masyarakat Indonesia masih berbentuk piramida, di mana kelompok miskin berada di lapisan paling bawah menopang sistem, namun paling jarang didengar suaranya.
Dalam konteks ini, pers memiliki peran strategis sebagai pengingat yang konsisten, bukan sekadar pengeras suara sesaat.
Pemerintah dan pemangku kepentingan, kata Komaruddin, perlu terus ditekan agar pembangunan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga menghadirkan keadilan.
“Kalau kita bicara pertumbuhan, pertanyaannya siapa yang tumbuh? Yang kaya makin kaya. Tapi yang miskin, ya di situ-situ saja,” ujarnya, menyentil paradoks pembangunan yang kerap dirayakan dengan grafik, namun sepi empati.
Pernyataan Ketua Dewan Pers ini menjadi refleksi tajam bagi insan media, di tengah krisis industri, pers diuji bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi juga soal mempertahankan keberpihakan. Karena ketika suara rakyat ikut sunyi, maka yang tersisa hanyalah berita tanpa makna.***
