BOGOR — Pemerintah Kota Bekasi memasang target ambisius namun krusial: menuntaskan status Open Defecation Free (ODF) di seluruh wilayah Kota Bekasi pada 2027. Target itu ditegaskan langsung Wali Kota Bekasi Tri Adhianto saat menghadiri Rapat Kerja Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) se-Kota Bekasi di Sentul, Bogor, Selasa–Rabu (10–11/2/2026).
Di hadapan pengurus BKM, Tri yang akrab disapa Mas Tri menyebut ODF bukan sekadar jargon sanitasi, melainkan ukuran paling jujur dari peradaban kota. Sebab, selama masih ada warga yang membuang limbah langsung ke sungai, klaim kota sehat tak lebih dari slogan di baliho.
ODF sendiri berarti seluruh masyarakat telah memiliki dan menggunakan fasilitas sanitasi layak, aman, dan sehat, tanpa praktik buang air besar sembarangan. Status ini menjadi indikator penting kualitas lingkungan permukiman, kesehatan publik, sekaligus keseriusan pemerintah dalam mengurus persoalan paling dasar: hajat hidup manusia.
Dalam arahannya, Tri menegaskan BKM memegang peran strategis sebagai ujung tombak pembangunan berbasis masyarakat di tingkat kelurahan. BKM bukan sekadar perencana di atas kertas, melainkan eksekutor dan pengawas langsung di lapangan.
“BKM tidak hanya merencanakan, tapi juga melaksanakan dan mengawasi. Karena itu, kinerja BKM sangat menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan berbasis masyarakat,” ujar Tri.
Ia mengapresiasi kontribusi BKM selama ini, mulai dari pembangunan dan perbaikan sanitasi, pengelolaan IPAL komunal, penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), hingga penataan taman lingkungan dan ruang terbuka publik.
Namun, pujian itu disertai catatan keras. Tri menyoroti masih maraknya WC helikopter istilah untuk jamban yang langsung ‘terbangkan’ limbah ke sungai yang hingga kini masih eksis di sejumlah wilayah Kota Bekasi.
“Ini persoalan horizontal yang harus kita selesaikan bersama. Sampai hari ini masih ada warga yang pakai WC helikopter. Kita harus clean. Di Jatirahayu saja masih tercatat 47 lokasi. Selesaikan dulu WC-nya, baru bicara ODF,” tegasnya.
Pernyataan itu menjadi penanda bahwa persoalan sanitasi bukan lagi isu teknis semata, melainkan persoalan komitmen kolektif. Menurut Tri, membiarkan WC helikopter sama artinya dengan mewariskan masalah kesehatan dan pencemaran lingkungan lintas generasi.
Sebagai bagian dari target Bekasi Kota Sehat 2027, Wali Kota meminta BKM memfokuskan program kerja pada tiga prioritas utama: penanganan Rutilahu, pembangunan dan perawatan taman lingkungan, serta penyediaan WC dan sistem sanitasi yang layak bagi warga.
Ia juga menekankan perlunya penataan ulang perencanaan kerja BKM agar lebih terukur, tepat sasaran, dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
“Susun kembali rencana kerja BKM. Perkuat sinergi dengan LPM dan lurah. Kalau kolaborasi solid, program di lapangan akan lebih efektif, tidak sporadis, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Dengan target ODF 2027, Pemkot Bekasi kini dihadapkan pada ujian nyata: menuntaskan persoalan sanitasi dari hulu ke hilir. Sebab, kota modern tak diukur dari gedung tinggi dan taman estetik semata, tetapi dari sejauh mana warganya hidup bersih, sehat, dan bermartabat bahkan dalam urusan paling privat sekalipun.***
