Scroll untuk baca artikel
AdvertorialParlementaria

Ketua DPRD Sardi Effendi Kawal Polder Situ Wong Masuk RKPD 2027

×

Ketua DPRD Sardi Effendi Kawal Polder Situ Wong Masuk RKPD 2027

Sebarkan artikel ini
Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi saat menerima Forum RW Jakamulya pada Rabu (11/2) - foto doc

KOTA BEKASI — Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 memang belum final. Namun satu isu sudah mengemuka sebagai prioritas strategis, pembangunan Polder Situ Wong di wilayah Jakamulya, Bekasi Selatan. Proyek ini disebut menjadi kunci pengendalian banjir yang selama ini menghantui warga, khususnya di Kelurahan Jakamulya dan sekitarnya.

Ketua DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, Sardi (politisi senior), menegaskan bahwa pembangunan Situ Wong harus menjadi fokus utama dalam RKPD 2027.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

“Untuk fokus prioritas di wilayah Bekasi Selatan tentunya adalah bagaimana pembangunan Situ Wong tersebut terwujud dalam RKPD 2027. Karena itu sifatnya mendesak dan dibutuhkan secara luas dampaknya berkaitan dengan penanganan banjir,” tegasnya.

BACA JUGA :  Aksi Demo di Golden Social Space Bekasi Jaya Batal, Warga: Harusnya yang Dikoreksi Pihak Pemberi Izin

Usulan ini bukan muncul tiba-tiba. Dalam forum Musrenbang Bekasi Selatan, pembangunan Polder Situ Wong telah disepakati sebagai kebutuhan prioritas. Seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah hingga perwakilan masyarakat, disebut telah mengetahui dan mendukung rencana tersebut.

Sardi menegaskan komitmennya untuk terus menggaungkan proyek ini dalam setiap forum resmi, termasuk dalam pembahasan RKPD.

Sardi Effendi Ketua DPRD Kota Bekasi – foto doc

“Masalah anggaran belum diketahui, itu urusan pemerintah mengusulkan terkait biaya untuk Situ Wong. Tapi dari sisi urgensi, ini harus jadi prioritas,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Bekasi menerima audiensi sejumlah Ketua RW di Jakamulya yang dipimpin Ketua Forum RW Bekasi Selatan, Dedy Rudyanto. Usai pertemua Ketua Forum RW Jakamulya menyampaikan estimasi kebutuhan anggaran pembangunan polder mencapai sekitar Rp150 miliar dengan luas lahan kurang lebih 4,9 hektare.

BACA JUGA :  16 Tahun Merugi, Kini PT Migas Kota Bekasi Bangkit dan Setor Miliaran untuk Daerah

“Pengajuan sudah diterima Ketua DPRD, dan secara lokasi warga sudah tidak ada masalah,” kata Dedy usai diskusi.

Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa aspek sosial yang kerap menjadi hambatan proyek infrastruktur tidak lagi menjadi persoalan utama. Tinggal komitmen kebijakan dan penganggaran.

Tujuh Paket Penanganan Banjir

Tak hanya polder, warga juga mengajukan tujuh usulan pendukung penanganan banjir, yakni:

  • Percepatan pembangunan Polder Situ Wong
  • Perbaikan saluran air primer
  • Pembuatan sumur resapan
  • Pembuatan lubang resapan biopori
  • Lanjutan pembangunan turap beton saluran bagian hilir
  • Perbaikan saluran air Kalibaru akses masuk Perumahan Pondok Surya Mandala
  • Peninggian jalan akses Pondok Surya Mandala

Daftar ini menunjukkan bahwa persoalan banjir di Bekasi Selatan bukan hanya soal genangan sesaat, tetapi sistem drainase yang membutuhkan pendekatan terintegrasi.

BACA JUGA :  Ini Susunan Pimpinan dan Fraksi DPRD Kota Bekasi Periode 2024-2029

Secara teknis, polder berfungsi sebagai sistem pengendali air yang menampung dan mengatur debit saat curah hujan tinggi. Jika terealisasi, Situ Wong diharapkan menjadi “katup pengaman” bagi wilayah hilir yang selama ini rutin terdampak.

Dalam bahasa yang lebih lugas: Bekasi Selatan sedang memilih antara membangun sistem pengendali banjir permanen atau kembali menyambut musim hujan dengan agenda evakuasi dan karung pasir.

Kini bola ada di pembahasan RKPD 2027. Apakah Polder Situ Wong benar-benar masuk prioritas anggaran? Ataukah kembali tertahan pada kalkulasi fiskal?

DPRD, melalui dorongan fraksi dan aspirasi warga, telah memberi sinyal kuat. Dukungan masyarakat sudah ada. Lokasi tidak bermasalah. Urgensi jelas.***