KOTA BEKASI — Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang hampir menyentuh Rp7 triliun, Kota Bekasi dinilai belum lengkap jika belum memiliki perguruan tinggi negeri. Kritik tersebut disampaikan Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi Golkar, Sarwin Edi Saputra, usai menggelar reses di RW 004 Bojong Menteng, Jumat (13/2/2026).
Menurut Sarwin, status Bekasi sebagai kota metropolitan dan penyangga ibu kota semestinya selaras dengan ketersediaan akses pendidikan tinggi negeri bagi warganya.
“Masa sekelas Kota Bekasi yang APBD-nya hampir Rp7 triliun tidak punya universitas negeri? Kita malu dibandingkan kota lain yang lebih kecil tapi sudah punya,” tegasnya.
Sarwin menyoroti realitas yang dihadapi lulusan SMA di Bekasi. Untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri, mereka harus keluar daerah ke Jakarta, Depok, Bogor, bahkan hingga Malang dan Surabaya.
Fenomena ini, menurutnya, bukan sekadar soal jarak, tetapi soal akses dan keadilan pendidikan.
“Warga kita harus kuliah ke luar kota karena di Bekasi belum ada fakultas negeri. Ini tidak layak untuk kota sebesar Bekasi,” ujarnya.
Di tengah pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat, kebutuhan kampus negeri dinilai semakin mendesak. Apalagi Bekasi bukan lagi kota kecil pinggiran, melainkan pusat aktivitas ekonomi dan hunian.
Sarwin menyebut sejumlah lokasi strategis bisa dipertimbangkan sebagai calon lahan pembangunan kampus negeri, di antaranya kawasan sekitar Gedung DPRD Kota Bekasi maupun area Summarecon yang memiliki fasos-fasum.
Ia juga mengingatkan kembali wacana lama pengalihan kampus swasta menjadi negeri, yang dinilai masih relevan untuk dikaji ulang.
“Tidak perlu langsung luas. Gedung bisa vertikal. Yang penting ada dulu. Jangan selalu bicara lahan hektaran sebagai alasan menunda,” paparnya.
Pesan yang disampaikan jelas: keterbatasan ruang bukan penghalang jika ada komitmen kebijakan.
Menurut Sarwin, DPRD telah berkali-kali mengangkat isu ini dalam rapat paripurna maupun pembahasan bersama OPD. Namun hingga kini belum ada langkah konkret yang terlihat.
“Ini sudah beberapa periode. Minimal di periode 2024–2029 harus ada progres nyata. Kalau belum bisa bangun gedung, setidaknya pembebasan lahan dulu,” katanya.
Ia menilai kota dengan APBD besar seperti Bekasi seharusnya mampu menyiapkan fondasi pembangunan kampus negeri, baik melalui skema hibah lahan ke pemerintah pusat maupun kerja sama strategis lainnya.
Sarwin menegaskan, dorongan ini bukan sekadar soal prestise daerah, melainkan kebutuhan riil masyarakat.
Kehadiran universitas negeri dinilai akan memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas SDM lokal, sekaligus menggerakkan ekonomi kawasan. Mahasiswa tidak lagi harus merantau jauh, biaya hidup bisa ditekan, dan ekosistem akademik tumbuh di kota sendiri.
Dengan APBD hampir Rp7 triliun, Bekasi dinilai sudah saatnya naik kelas dalam infrastruktur pendidikan.
Sarwin memastikan akan kembali mengangkat isu ini dalam sidang DPRD mendatang, sebagai bagian dari pengawalan kebijakan strategis daerah.
Karena bagi Bekasi, memiliki kampus negeri bukan lagi pilihan melainkan kebutuhan yang tak bisa terus ditunda.***
