KOTA BEKASI — Anggota Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Oloan Nababan, memilih turun langsung ke RW 022, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Senin (16/2/2026), untuk memastikan aspirasi warga tak berhenti di catatan notulen.
Di wilayah yang akrab dengan persoalan genangan dan kebutuhan infrastruktur dasar itu, Oloan menyerap berbagai keluhan: perbaikan jalan lingkungan, kelancaran saluran air, hingga dukungan nyata untuk kegiatan kepemudaan.
Dalam dialog bersama warga, Oloan menyoroti pentingnya dukungan konkret bagi generasi muda. Menurutnya, kreativitas pemuda perlu ruang, bukan sekadar nasihat.
“Dukungan dari semua pihak sangat dibutuhkan bagi anak-anak muda. Dengan adanya kegiatan positif, tentu bisa meminimalisir potensi nongkrong yang bersifat negatif,” ujarnya.
Pesannya jelas: jika ingin lingkungan kondusif, jangan biarkan anak muda hanya jadi penonton pembangunan. Mereka perlu dilibatkan dan difasilitasi.
Karena di kota penyangga seperti Bekasi, bonus demografi bisa jadi kekuatan—atau sebaliknya, jika tak dikelola dengan serius.
Isu yang paling mengemuka tetap soal banjir. Oloan mengakui, persoalan genangan di Rawalumbu bukan sekadar soal saluran mampet. Masalahnya lintas batas wilayah dan memerlukan koordinasi lebih luas, termasuk dengan daerah hilir yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi.
“Kalau hilirnya tersumbat atau menyempit, pengerukan di sini saja tidak akan jadi jawaban tuntas. Harus ada sinkronisasi antar pemerintah daerah, bahkan sampai tingkat provinsi,” tegas legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Artinya, banjir bukan hanya soal hujan deras. Tapi juga soal tata kelola dan koordinasi.
Sebagai solusi konkret, Oloan mendorong percepatan pembangunan kolam retensi atau polder di wilayah RW 04 Rawalumbu. Fungsi utamanya jelas: menjadi “parkiran air” sementara sebelum dialirkan ke hilir.
Namun proyek tersebut masih terkendala proses pembebasan lahan. Penetapan lokasi (penlok) sudah ada, tetapi tahapan berikutnya membutuhkan dukungan anggaran dan prioritas kebijakan.
“Pembuatan polder sangat perlu untuk mengurangi debit air. Saat ini baru sampai penetapan lokasi. Selanjutnya kita dorong pembebasan lahan agar anggaran pelaksanaan bisa dihitung presisi oleh konsultan dan dinas teknis,” jelasnya.
Satirnya sederhana: air tak pernah menunggu rapat anggaran. Jika tak dipercepat, genangan akan lebih dulu hadir sebelum proyeknya.
Reses ini menjadi momentum bagi Oloan untuk memastikan usulan warga masuk dalam skema penganggaran pemerintah daerah mendatang. Ia menegaskan bahwa fungsi legislatif bukan hanya menyerap aspirasi, tetapi juga mengawal realisasinya.
Di Rawalumbu, warga tak meminta hal muluk. Jalan layak, saluran lancar, pemuda difasilitasi, dan banjir dikurangi. Sederhana, tapi berdampak besar.
Karena pada akhirnya, pembangunan bukan sekadar angka di APBD melainkan perubahan yang benar-benar terasa di gang-gang tempat warga tinggal.***
