BANDUNG – Angka itu nyaris sempurna. Survei terbaru yang dirilis Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepuasan masyarakat Jawa Barat terhadap kinerja Gubernur Dedi Mulyadi mencapai 95,5 persen.
Dalam dunia politik yang biasanya penuh kritik, angka ini terdengar seperti nilai ujian yang bikin wali kelas tersenyum lebar.
Survei dilakukan pada 30 Januari–8 Februari 2026 dengan melibatkan 800 responden yang tersebar di desa-desa pada 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Pendiri sekaligus peneliti Indikator, Burhanuddin Muhtadi, menyebutkan kepuasan terhadap KDM sapaan akrab Dedi Mulyadi tergolong sangat tinggi dan relatif stabil dibanding temuan Mei tahun lalu, bahkan cenderung meningkat.
“Gebrakan di awal masa jabatan tidak hanya mendapat antusiasme tinggi, tetapi juga evaluasi pelaksanaannya diapresiasi sangat positif hampir satu tahun ini,” ujarnya di El Hotel Bandung, Senin (16/2/2026).
Program Populer: Pajak Kendaraan hingga Jam Malam Siswa
Salah satu kebijakan yang mendapat sorotan publik adalah penghapusan denda dan tunggakan pajak kendaraan. Program ini disebut memberikan insentif bagi sekitar sepertiga warga Jawa Barat dan mendongkrak 1,4 juta wajib pajak baru.
Transparansi penggunaan pajak juga dinilai meningkatkan kepercayaan publik. Uang pajak tak lagi sekadar angka di STNK, melainkan dikaitkan langsung dengan manfaat nyata.
Selain itu, kebijakan yang sempat memicu perdebatan nasional seperti larangan study tour sekolah, penerapan jam malam bagi siswa, hingga pengiriman siswa bermasalah ke barak militer ternyata dalam survei justru dinilai memuaskan mayoritas responden.
Di sektor infrastruktur, pembangunan dan perbaikan ratusan kilometer jalan, penyediaan penerangan jalan umum, hingga pemasangan listrik gratis turut menjadi faktor pendongkrak kepuasan.
Program lingkungan seperti normalisasi sungai dan penutupan tambang ilegal juga dianggap memberikan dampak konkret.
Singkatnya, publik merasakan “ada yang bergerak”. Dan dalam politik, rasa itu sering kali lebih kuat daripada sekadar angka.
Dalam situasi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak signifikan pada kapasitas fiskal daerah, Dedi dinilai mampu melakukan realokasi belanja secara strategis menggeser pos yang kurang prioritas ke kebutuhan dasar masyarakat.
Jawa Barat bahkan dinobatkan sebagai provinsi terbaik dalam penerapan Standar Pelayanan Minimum tahun 2025.
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada 2025 mencapai 5,8 persen di atas rata-rata nasional. Persepsi warga terhadap kondisi ekonomi daerah juga tercatat lebih positif dibanding persepsi nasional secara umum.
Pengamat politik Universitas Padjadjaran, Firman Manan, menilai kepuasan tinggi ini tidak lepas dari kebijakan yang langsung menyentuh empat sektor utama: infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan peningkatan pendapatan daerah.
Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia, Djayadi Hanan, mengingatkan agar ritme dan substansi kinerja tetap dijaga. Dalam politik, ekspektasi publik biasanya naik seiring tingginya angka kepuasan.
Karena angka 95,5 persen memang impresif. Tetapi dalam demokrasi, tantangan sesungguhnya bukan sekadar meraih kepuasan tinggi melainkan mempertahankannya ketika siklus politik, tekanan anggaran, dan dinamika sosial mulai menguji konsistensi.
Untuk saat ini, survei memberi sinyal jelas, publik Jawa Barat merasa puas.
Tinggal bagaimana kinerja ke depan memastikan angka itu bukan sekadar euforia statistik, melainkan fondasi kepercayaan jangka panjang.***
