KOTA BEKASI – Soal ketimpangan pembangunan antarwilayah di Kota Bekasi menjadi perhatian serius Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Golkar, Faisal. Ia menegaskan bahwa disparitas pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah serius yang harus segera dibenahi dalam agenda prioritas daerah.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh lagi terkesan terpusat di kawasan tertentu, sementara wilayah lain berjalan di tempat.
“Semangatnya adalah merapikan prioritas pembangunan agar manfaatnya dirasakan luas, serta memastikan setiap wilayah memperoleh perhatian yang proporsional,” ujar Faisal, Rabu (18/2), usai menyelesaikan rangkaian reses di daerah pemilihannya.
Dari hasil reses tersebut, ia mengaku menerima beragam aspirasi masyarakat, mulai dari kebutuhan infrastruktur dasar, perbaikan drainase, akses jalan lingkungan, hingga penguatan ekonomi warga. Aspirasi itu, kata dia, harus menjadi pijakan dalam penyusunan arah kebijakan anggaran daerah.
Faisal menekankan bahwa pembangunan fisik semata tidak cukup jika tidak dibarengi pemberdayaan masyarakat. Dukungan terhadap RT dan RW sebagai ujung tombak pelayanan publik dinilai krusial, terutama dalam pelaksanaan program yang bersumber dari APBD.
“RT dan RW jangan hanya jadi pelengkap administrasi. Mereka harus diperkuat agar program benar-benar menyentuh warga di tingkat akar rumput,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya distribusi pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang lebih merata. Menurutnya, pokir harus diarahkan ke banyak titik wilayah agar tidak menimbulkan kesan pembangunan hanya berputar di kawasan tertentu saja.
“Pokir itu harus tersebar dan menyentuh banyak wilayah. Jangan sampai ada area yang terus dibenahi, sementara yang lain menunggu giliran tanpa kepastian,” ujarnya.
Secara lebih luas, Faisal menilai pemerataan pembangunan bukan sekadar soal infrastruktur, tetapi menyangkut keadilan anggaran dan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan yang dibiarkan berlarut-larut berpotensi memperlebar jarak kesejahteraan antarwilayah.
Ia berharap, ke depan, perencanaan pembangunan Kota Bekasi dapat disusun dengan pendekatan yang lebih berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat, sehingga setiap rupiah APBD benar-benar memberikan dampak nyata.
“Tujuan akhirnya adalah keseimbangan pembangunan yang terasa langsung oleh masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih kuat serta merata di seluruh penjuru Kota Bekasi,” pungkasnya.***
