Disampaikan oleh Yusuf Blegur
WawaiNEWS.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal digadang sebagai solusi konkret atas persoalan gizi dan ketimpangan akses pangan. Namun di tengah implementasinya, kritik tajam bermunculan. Sebagian kalangan menilai MBG bukan sekadar program sosial, melainkan kebijakan raksasa yang berisiko salah arah jika tak dikelola dengan cermat, transparan, dan akuntabel.
Di ruang publik, perdebatan mengerucut pada satu pertanyaan mendasar: apakah MBG benar-benar membangun kemandirian rakyat, atau justru memperpanjang ketergantungan?
1. Perencanaan Besar, Eksekusi Goyah?
Program dengan anggaran ratusan triliun rupiah tentu menuntut perencanaan presisi dan pengawasan ketat. Kritik yang muncul di lapangan mencakup kualitas distribusi, standar gizi yang belum merata, serta potensi risiko kesehatan bila pengelolaan makanan tidak profesional.
Dalam kebijakan publik, masalah teknis bukan sekadar gangguan kecil. Ia bisa menjadi indikator lemahnya tata kelola. Program sosial berskala nasional tanpa sistem kontrol mutu yang ketat berpotensi berubah dari solusi menjadi masalah baru.
MBG seharusnya berdiri di atas fondasi data, bukan sekadar semangat. Tanpa evaluasi berkala dan koreksi cepat, program sebesar ini rawan tergelincir pada inefisiensi.
2. Anggaran Jumbo dan Skala Prioritas
Isu paling sensitif adalah soal anggaran. Di tengah kebutuhan mendesak sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, publik wajar bertanya: apakah alokasi dana sudah proporsional?
Kebijakan fiskal adalah soal prioritas. Jika belanja negara tidak disertai transparansi dan pengukuran dampak yang jelas, persepsi pemborosan akan sulit dihindari. Terlebih ketika masyarakat masih bergulat dengan lapangan kerja terbatas, pendapatan stagnan, dan biaya hidup meningkat.
Program sosial memang penting. Namun pembangunan jangka panjang menuntut keseimbangan antara bantuan langsung dan penciptaan kemandirian ekonomi.
3. Kepemimpinan dan Arah Kebijakan
Setiap kebijakan besar adalah cerminan kualitas kepemimpinan. Visi tanpa eksekusi adalah retorika. Sebaliknya, eksekusi tanpa perencanaan adalah spekulasi.
Kritik yang berkembang menyentuh aspek ini: apakah MBG dirancang sebagai strategi pembangunan berkelanjutan atau sekadar program populis jangka pendek? Kebijakan publik yang baik harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar memenuhi ekspektasi politik.
Kepemimpinan yang efektif ditandai oleh keberanian menerima evaluasi, bukan alergi terhadap kritik.
4. Krisis Kepercayaan dan Transparansi
Masalah terbesar dalam setiap kebijakan besar bukan hanya soal teknis, melainkan kepercayaan publik. Ketika praktik korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan wewenang masih menjadi bayang-bayang birokrasi, program apa pun akan dipandang dengan kecurigaan.
MBG melibatkan banyak institusi dan jaringan distribusi. Tanpa sistem pengawasan independen dan pelaporan terbuka, potensi moral hazard sulit ditepis. Transparansi bukan pilihan, melainkan syarat mutlak.
Rakyat bukan sekadar penerima manfaat. Mereka adalah pemilik sah anggaran negara.
5. Ketimpangan dan Dampak Sosial
Program bantuan sosial idealnya mempersempit jurang ketimpangan. Namun bila tak dirancang dengan prinsip keadilan dan pemberdayaan, ia bisa menciptakan efek sebaliknya.
Kemandirian ekonomi dibangun melalui pekerjaan produktif, akses modal, dan penguatan sektor riil seperti UMKM. Jika bantuan konsumtif tidak diimbangi strategi pemberdayaan, ia berisiko menciptakan ketergantungan struktural.
Negara seharusnya hadir bukan hanya memberi makan, tetapi membuka peluang agar rakyat mampu memberi makan dirinya sendiri.
Antara Idealitas dan Realitas
Kritik terhadap MBG pada dasarnya adalah refleksi kecintaan pada tata kelola negara yang sehat. Skeptisisme publik bukanlah ancaman, melainkan alarm agar kebijakan tetap berada di jalur konstitusional dan rasional.
Satirnya, dalam politik, niat baik sering kali tersandung oleh manajemen yang buruk. Program sebesar MBG akan menjadi sejarah keberhasilan atau catatan kegagalan tergantung pada keberanian pemerintah memperbaiki desain, memperkuat pengawasan, dan membuka ruang evaluasi.
Negara tidak boleh sekadar memberi makan. Negara harus memberi harapan, peluang, dan martabat.
Bekasi, Kota Patriot.
6 Ramadan 1447 H / Februari 2026.***
