KOTA BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat mengambil langkah strategis untuk meredam dampak konflik geopolitik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat terhadap sektor perdagangan. Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah mendorong pelaku usaha agar tidak bergantung pada pasar tradisional, melainkan mulai merambah negara tujuan ekspor nontradisional.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Nining Yuliastiani, menegaskan bahwa diversifikasi pasar menjadi kunci agar pelaku usaha tetap bertahan di tengah ketidakpastian global. Untuk itu, pihaknya aktif memfasilitasi kegiatan pitching business secara daring yang mempertemukan eksportir Jawa Barat dengan calon pembeli dari berbagai negara potensial.
“Kami terus mendorong pelaku usaha untuk memperluas pasar ekspor agar tidak terdampak langsung oleh konflik di kawasan Timur Tengah,” ujar Nining, Selasa (17/3/2026).
Selain membuka akses pasar baru, Pemdaprov Jabar juga mengoptimalkan pemanfaatan berbagai perjanjian perdagangan internasional. Langkah ini diperkuat dengan pengembangan sistem intelijen pasar guna memberikan informasi terkini terkait regulasi global kepada pelaku usaha.
Di sisi fasilitasi, sebanyak 14 Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) di kabupaten/kota se-Jawa Barat disiapkan untuk membantu pelaku usaha dalam pengurusan dokumen ekspor, termasuk Certificate of Origin (COO), sehingga dapat memanfaatkan skema preferensi tarif di berbagai negara tujuan.
Tak hanya itu, peningkatan kapasitas pelaku usaha juga menjadi fokus. Pemdaprov Jabar akan kembali menggelar Export Coaching Program (ECP) bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan melalui PPEJP pada 2026. Program pendampingan “Prospek Pesat” yang telah berjalan selama dua tahun terakhir pun akan terus dilanjutkan guna memperkuat daya saing produk ekspor daerah.
Meski berbagai langkah telah disiapkan, tantangan di lapangan masih dirasakan pelaku usaha. Nining mengungkapkan bahwa sejumlah eksportir melaporkan lonjakan biaya logistik, keterlambatan pengiriman bahan baku, hingga meningkatnya risiko pengiriman ke kawasan Timur Tengah.
“Bahkan ada perusahaan tekstil di Jawa Barat yang harus menunda pengiriman hingga 10 kontainer karena permintaan dari pembeli di kawasan tersebut ditangguhkan,” jelasnya.
Selain itu, perusahaan asuransi disebut mulai membatasi perlindungan untuk pengiriman ke wilayah berisiko tinggi, yang semakin menambah beban pelaku ekspor.
Menanggapi kondisi tersebut, Disperindag Jabar juga membuka ruang aspirasi dari pelaku industri. Salah satunya dari Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB) yang mengusulkan agar kawasan berikat diberikan fleksibilitas untuk menjual produk ke pasar domestik, sebagai solusi atas tersendatnya ekspor dan pasokan bahan baku impor.
Ke depan, Pemdaprov Jabar memastikan akan terus memantau dinamika global dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Langkah ini dilakukan agar stabilitas sektor perdagangan tetap terjaga dan target pertumbuhan ekonomi daerah dapat tercapai.
Dengan strategi adaptif dan kolaboratif, Jawa Barat optimistis mampu menjaga daya saing produknya di tengah tekanan geopolitik global yang masih berlangsung. ***
