KOTA BEKASI — Kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu bagi ASN di Bekasi mulai menuai dukungan politik. Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Golkar, Dariyanto, menilai langkah ini bukan sekadar tren kerja fleksibel, melainkan bagian dari strategi besar efisiensi energi nasional.
Dukungan ini sekaligus menjadi “lampu hijau” bahwa kebijakan Pemkot Bekasi tidak berjalan sendiri, melainkan selaras dengan arah kebijakan pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Dariyanto, WFH bukan sekadar soal lokasi kerja, tapi soal kontribusi daerah dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah ketidakpastian global.
“Saya melihat ini langkah adaptif dan strategis. Bukan sekadar kerja dari rumah, tapi kontribusi nyata menjaga ketahanan energi nasional,” ujarnya, Senin (30/3)
Meski mendukung, Dariyanto tidak menutup mata pada potensi masalah klasik WFH. Ia memberi sejumlah catatan penting agar kebijakan ini tidak berubah dari solusi menjadi alasan.
1. Produktivitas Harus Digital, Bukan Digitalisasi Alasan
Sebagai legislator berlatar belakang IT, ia mendorong optimalisasi sistem kerja daring.
WFH, menurutnya, harus ditopang teknologi bukan sekadar pindah lokasi kerja.
2. KPI Wajib Jelas: Kerja Terukur, Bukan Terserah
Ia meminta BKPSDM menetapkan indikator kinerja (KPI) yang tegas.
Karena tanpa ukuran, WFH bisa berubah jadi “kerja versi interpretasi masing-masing”.
3. Layanan Vital Tetap WFO: Negara Tidak Bisa Ikut Rebahan
Sektor penting seperti:
- Kesehatan (Puskesmas/RSUD)
- Pemadam kebakaran
- Keamanan
harus tetap beroperasi penuh.
Logikanya sederhana: darurat tidak pernah menunggu hari Rabu selesai.
4. Hindari Kecemburuan Sosial ASN
WFH vs WFO berpotensi menimbulkan “iri berjamaah” jika pembagian tugas tidak adil.
Karena itu, transparansi dan rotasi dianggap penting agar suasana internal tetap kondusif.
Catatan Redaksi, diketahui bahwa, WFH selalu terdengar ideal di atas kertas hemat energi, fleksibel, modern. Namun di lapangan, tantangannya klasik:
- Disiplin kerja diuji tanpa pengawasan langsung
- Produktivitas harus dibuktikan, bukan diasumsikan
- Kepercayaan jadi mata uang utama
Jika berhasil, ini bisa jadi model birokrasi masa depan.
Jika tidak, publik akan cepat menyimpulkan, yang hemat bukan cuma BBM, tapi juga kinerja.
Dukungan DPRD memberi legitimasi, tapi keberhasilan tetap ditentukan di lapangan.
WFH bukan sekadar kebijakan, melainkan eksperimen besar, bisakah birokrasi tetap efektif tanpa kehadiran fisik?
Jawabannya akan terlihat bukan dari absensi, tapi dari layanan yang tetap berjalan atau justru ikut “offline”. Dan mulai Rabu depan, seluruh mata akan melihat, apakah ASN Bekasi benar-benar bekerja dari rumah atau hanya sekadar berada di rumah saat jam kerja.***
