BANDUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mengklaim keberhasilan dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran sepanjang 2025. Namun di balik penurunan statistik tersebut, muncul pertanyaan yang tak kalah penting: apakah kesejahteraan masyarakat benar-benar ikut meningkat, atau masih sebatas capaian di atas kertas?
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Jawa Barat pada 2025 tercatat sebesar 6,78 persen atau sekitar 3,55 juta jiwa. Angka ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 7,08 persen.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menyebut penurunan tersebut merupakan hasil dari berbagai intervensi pemerintah, mulai dari pengurangan kantong kemiskinan hingga peningkatan pendapatan masyarakat.
“Upaya yang dilakukan meliputi pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, serta intervensi di daerah rawan pangan,” ujarnya, melalui rilis resmi yang dilansir Wawai News (31/3/2026).
Sepanjang 2025, Pemprov Jabar menggulirkan sejumlah program untuk menekan beban masyarakat. Di antaranya melalui Gerakan Pangan Murah yang digelar sebanyak 1.874 kali di 27 kabupaten/kota, serta operasi pasar bersubsidi untuk menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok.
Di sektor kesehatan, pemerintah daerah juga membiayai iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Sementara di sektor energi, dilakukan penyediaan sambungan listrik bagi 76.123 rumah tangga tidak mampu yang tersebar di 1.367 desa dan kelurahan.
Tak hanya itu, peningkatan pendapatan masyarakat didorong melalui pelatihan pekerja migran Indonesia dan penyaluran bantuan modal usaha kepada 57 Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
Jika dilihat dari pendekatannya, strategi ini menyasar dua sisi sekaligus: menekan pengeluaran dan mendorong pemasukan masyarakat.
Selain kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat juga mengalami penurunan menjadi 6,66 persen pada 2025, dari 6,75 persen pada 2024. Penurunan sebesar 0,09 persen ini bahkan melampaui target pemerintah sebesar 6,99 persen.
Meski demikian, angka tersebut masih menunjukkan bahwa dari setiap 100 angkatan kerja, sekitar enam hingga tujuh orang belum mendapatkan pekerjaan.
Penyerapan tenaga kerja tercatat meningkat di sejumlah sektor, seperti pertanian, pendidikan, serta akomodasi dan makan minum. Sementara sektor pertambangan justru mengalami penurunan.
Adapun sektor dengan kontribusi terbesar dalam penyerapan tenaga kerja meliputi reparasi kendaraan, industri pengolahan, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan.
Secara administratif, capaian ini menjadi sinyal positif bagi kinerja pembangunan daerah. Namun, di lapangan, realitas sering kali tidak sesederhana grafik yang menurun.
Penurunan persentase kemiskinan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan daya beli masyarakat. Begitu pula dengan pengangguran turunnya angka belum tentu diiringi dengan kualitas pekerjaan yang lebih baik.
Satirnya, angka kemiskinan bisa saja turun dalam laporan, tetapi harga kebutuhan pokok tetap terasa “naik tanpa kompromi” di pasar. Sementara pekerjaan mungkin bertambah, namun belum tentu memberikan penghasilan yang cukup untuk hidup layak.
Capaian Pemprov Jabar dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran patut dicatat. Namun tantangan berikutnya jauh lebih besar: memastikan bahwa penurunan angka tersebut benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya soal statistik yang membaik, tetapi juga tentang seberapa jauh perubahan itu dirasakan nyata di meja makan, di lapangan kerja, dan dalam kualitas hidup warga.
Jika tidak, maka penurunan kemiskinan akan tetap menjadi kabar baik di laporan, namun belum sepenuhnya menjadi kabar baik di kehidupan.***
